Jokowi: Urus Negara, Jangan Coba-coba Diberikan kepada yang Belum Pengalaman

BANDUNG – Calon presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, masyarakat Indonesia jangan coba-coba memberikan tampuk kepemimpinan negeri ini kepada orang yang belum berpengalaman dalam mengurus negara.

“Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, jangan diberikan kepada yang belum berpengalaman,” kata Jokowi di depan 6.000-an pendukungnya di pelataran Monumen Perjuangan, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/3/2019).

Besarnya Indonesia, lanjut Jokowi, tampak pada jumlah penduduk serta kekayaan alam dan budayanya. Penduduk Indonesia terdiri dari 260 juta jiwa yang hidup di 17.000-an pulau yang terdiri dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten.

“Kita harus menyadari untuk mengelola negara sebesar Indonesia itu tidak mudah, tidak gampang,” ujarnya.

Dia lantas membeberkan pengalamannya di dunia pemerintahan. Ia pernah menjabat Wali Kota Surakarta sebanyak dua periode.

Kemudian, dia juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta meskipun tidak sampai berakhirnya masa jabatan. Setelah itu, Jokowi mendapatkan amanah dari rakyat Indonesia menjadi presiden untuk periode 2014-2019.

“Pengalaman-pengalaman itulah yang mendorong saya memotivasi kita di dalam mengelola pemerintahan negara sebesar Indonesia,” lanjut Jokowi.

Capres petahana ini pun menyinggung pihak yang sering menggembar-gemborkan segelintir warga Indonesia menguasai banyak bidang lahan.

Awalnya, Jokowi mengingatkan agar masyarakat Indonesia optimistis negara akan maju. “Jangan ada yang teriak-teriak pesimis lagi,” kata Jokowi.

Setelah itu, Jokowi menyinggung soal segelintir orang menguasai banyak lahan. “Jangan ada lagi yang teriak-teriak 1 persen orang menguasai 90 persen lahan. Tapi ternyata dia sendiri memiliki…,” ujar dia.

Para pendukungnya serempak berteriak, “Balikin, balikin, balikin”. Mendengar teriakan itu, Jokowi berkelakar, “Balikin, balikin…kayak lagunya Slank aja…”.

Jokowi pun mengingatkan bahwa bukan persoalan jika pemerintah memberi konsesi lahan kepada korporasi. Hal itu legal. Namun, yang terpenting, lahan itu harus produktif.

“Lahan itu harus memberikan manfaat kepada negara. Lahan itu harus memberikan manfaat kepada rakyat,” lanjut Jokowi.

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak pernah sejengkal pun memberikan konsesi lahan kepada korporasi besar. Pemerintah, lanjut dia, memprioritaskan pemberian konsesi kepada rakyat kecil, misalnya petani, nelayan dan pengurus pondok pesantren.

Dia tidak setuju apabila ada pihak yang menyebutkan bahwa pembagian konsesi lahan maupun sertifikat lahan merupakan program yang tidak berguna. “Malah saya yang dituding-tuding bahwa kami memberikan konsesi, sertifikat ke rakyat, katanya tidak berguna, tidak bermanfaat. Jangan-jangan dia maunya memang diberikan saja ke yang gede-gede,” lanjut Jokowi. (goek)