Hingga Akhir Juli, PDI Perjuangan Masih Jaring Cagub-cawagub Jatim

LAMONGAN – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, penjaringan yang dilakukan PDIP Jawa Timur telah menghasilkan satu nama bakal calon gubernur. Yakni Saifullah Yusuf yang saat ini masih menjabat Wakil Gubernur Jatim.

Sedang bakal cawagub, ada lima nama yang mendaftar. Namun, PDI Perjuangan belum memutuskan nama pasangan calon cagub-cawagub yang akan diusung dalam Pilkada Jatim 2018.

Sebab, proses penjaringan belum selesai, karena DPP PDI Perjuangan saat ini juga sedang membuka pendaftaran sampai akhir bulan Juli 2017. Nama-nama yang terjaring melalui DPD PDIP Jatim maupun DPP, jelas Hasto, nantinya akan digabung.

“Proses pencermatan dari nama-nama yang masuk terus kami lakukan, dan pada waktu yang tepat akan kami umumkan bersama pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah lainnya, mengingat ini adalah pilkada serentak,” kata Hasto, usai acara konsolidasi yang digelar DPC PDI Perjuangan Lamongan di Gedung Pertemuan Wisma Persaudaraan Haji Kabupaten Lamongan, Sabtu (15/7/2017).

Soal nama bakal cawagub, terang Hasto, nantinya akan diserahkan kepada bakal cagub. “Misalnya kita kita tetapkan si A sebagai cagub, nantinya siapa yang menurut si A pasangannya yang paling cocok,” ujarnya.

Meski demikian, tambah dia, PDI Perjuangan juga punya sikap sendiri soal nama bakal cawagub. Bakal cawagub yang diusulkan DPP Partai ini, juga yang harus bisa bekerja sama dengan cagub.

Sebelum memutuskan pasangan calon, jelas Hasto, pihaknya akan mendengar masukan-masukan masyarakat, di antaranya melalui survei. DPP PDI Perjuangan juga akan melakukan pemetaan politik

Dalam perspektif kesejahteraan dan perspektif kultural, tambah Hasto, PDI Perjuangan juga membuka kerja sama dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU).

“Sekali lagi, bagi kami, masukan-masukan dari Nahdliyin kami tempatkan pada posisi yang cukup penting, mengingat republik ini dibangun dengan kekuatan gotong royong,

Apalagi di Jatim, lanjut Hasto, pergerakan nasional untuk menjaga dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945 tidak terlepas dari peristiwa 10 November 1945 yang diawali dengan revolusi jihad pada tanggal 22 Oktober, yang sekarang ditetapkan pemerintah sebagai Hari Santri.

Selain hasil pemetaan politik, catatan kesejarahan ini juga jadi bahan pertimbangan bagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang secara hirarkis punya kewenangan menetapkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur. (goek)