Calon Menteri dari PDIP Akan Melalui 2 Instansi Prerogatif

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, nama-nama menteri yang akan dicalonkan PDIP untuk kabinet kerja Jokowi jilid II akan ditentukan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Megawati akan menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketum untuk mencalonkan, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk menempatkan kader PDIP dalam formasi kabinet.

“Jadi khusus kader PDIP yang akan jadi menteri, itu akan melalui 2 instansi prerogatif. Pertama, prerogatif Ketua Umum PDIP untuk mengusulkan kepada presiden. Kedua, wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya,” kata Basarah saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Hanya saja, saat ini Megawati belum menggunakan wewenangnya untuk menentukan nama-nama kader yang layak menjadi menteri. “Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar,” jelasnya.

Sementara itu, terkait kursi pimpinan MPR RI periode mendatang, PDI Perjuangan mempersilakan kader partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilu 2019 untuk mengisinya.

Basarah mengatakan, meski demikian, mesti ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu sebelum menuju ke arah sana. “Ya tentu saja kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandiaga) terbuka,” ujarnya.

Dengan demikian, proses pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah mufakat, bukan dengan pemungutan suara.

“Pimpinan-pimpinan partai Politik dan fraksi dapat segera melakukan lobi lobi, musyawarah untuk kemudian nanti Paripurna MPR untuk memilih pimpinan MPR baru dapat dilakukan secara musyawarah mufakat bukan dengan cara voting,” kata Basarah.

Dia melanjutkan, pada prinsipnya, formasi pimpinan MPR dapat diwakili semua partai politik di parlemen, tanpa terkecuali. Sehingga, dalam hal itu tidak ada lagi pengelompokan partai berdasarkan arah politiknya.

Misalnya seperti yang terjadi di parlemen setelah Pemilu 2014 selesai, di mana ada keterbelahan yang kuat antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai pendukung pemerintah dan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sebagai oposisi.

“Sehingga tidak ada lagi blok KIK atau blok Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Semua diharapkan melebur dalam komposisi itu. Sehingga pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia,” ujar dia.

Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong lima pimpinan MPR periode 2019-2024 dapat mewakili kekuatan politik di MPR dan DPD RI.

“Harapan saya secara pribadi lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPD RI,” katanya. (goek)