JAKARTA – Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai, keputusan Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) sangat tepat dan dinanti-nanti bangsa Indonesia.

Menurut Basarah, sejak era reformasi, pemerintah telah kehilangan arah dan orientasi dalam strategi sosialiasi dan pemantapan ideologi Pancasila kepada rakyatnya.

“Pembentukan UKP PIP disertai pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional berpengalaman mengikuti denyut nadi perjalanan republik dengan segenap napas perjuangan dan pengabdiannya masing-masing adalah pilihan yang tepat,” ujar Basarah di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Presiden Jokowi pada pagi hari ini melantik Ketua UKP PIP dan Dewan Pengarah yang terdiri dari sembilan tokoh. Yakni Megawati Soekarnoputri, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, M Mahfud MD, Ahmad Syafi’i Ma’arif, Ma’ruf Amin, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.

Basarah menyebutkan, euforia politik pada awal reformasi telah salah sasaran dengan menjadikan Pancasila sebagai kambing hitam. Pancasila itu dianggap menjadi penyebab langgengnya kekuasaan Jenderal Soeharto selama 32 tahun.

“Padahal, sejatinya Pancasila itu adalah ideologi milik bangsa Indonesia bukan milik suatu rezim tertentu saja,” terang Ketua Badan Sosialisasi MPR ini.

Pengkambinghitaman Pancasila ini akhirnya membuat Tap MPR No II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dicabut. Lalu lembaga yang bertugas melakukan sosialisasi dan pemantapan ideologi bangsa dalam hal ini Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) juga dibubarkan serta disusul penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

“Situasi itu terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai pengganti pola P4 dan BP7 terkait dengan pemantapan ideologi bangsa oleh pemerintah. Walhasil saat ini kita menuai badai ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri,” ucap Basarah.

Menurut dia, Yudi Latif yang telah dipercaya dan dilantik Presiden sebagai Kepala UKP PIP adalah tokoh negarawanan muda yang paripurna dalam menekuni dunia Pancasila dengan seksama dan penuh penjiwaan.

“Kita harapkan Yudi Latif dapat membawa lembaga UKP PIP bukan menjadi lembaga seremonial. Tapi benar-benar dapat hadir sebagai solusi bangsa dengan program-program yang kreatif dan modern tanpa harus kehilangan roh ideologisnya demi mengokohkan kembali jati diri bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” harap dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS