JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah minta seluruh pihak memberi waktu ke presiden terpilih Joko Widodo untuk menyusun kabinet 2019-2024.
Menurut Basarah, Jokowi punya hak prerogatif untuk menyusun pemerintahannya ke depan. “Mari beri kesempatan hak subjektifnya, menggunakan hak prerogatifnya, untuk menyusun kabinetnya,” kata Basarah dalam sebuah acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).
Terkait susunan kabinet, Basarah mengatakan, partai politik pengusung dan pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin boleh saja mengusulkan 10 atau bahkan 40 nama calon menteri. Tetapi, keputusan seluruhnya ada di tangan Jokowi.
“Pada akhirnya keputusannya harus kita hormati wewenang subjektif, wewenang prerogatif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR ini yakin, Jokowi sudah lebih berpengalaman untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan mendampinginya mengisi kursi kabinet.
Dari pengalaman lima tahun memimpin pemerintahan, Jokowi diyakini sudah lebih bijaksana untuk menyusun dan merumuskan kabinetnya.
Soal penentuan kabinet mendatang, sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya menyerahkan keputusan final soal penentuan kabinet pada Presiden Jokowi. Namun, mereka tetap akan mempersiapkan sejumlah calon untuk dipertimbangkan masuk jajaran menteri.
“Kami diajarkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa penentuan kabinet adalah hak prerogatif presiden,” kata Hasto dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis malam.
Meski begitu, PDIP tetap akan menentukan kriteria nama-nama kadernya yang akan diajukan ke Presiden Jokowi. “Pertama, tentu kami selalu mengajukan calon yang punya pengalaman dari bawah,” sebutnya.
Dia mencontohkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kabinet 2014-2019 Yasonna Laoly, yang meniti karier dari bawah sebagai anggota DPRD sampai menjadi anggota DPR pusat dan ditunjuk sebagai menteri.
Pengalaman menduduki berbagai posisi di tingkat daerah, provinsi, sampai pusat, dinilai Hasto, penting agar pemahaman figur tersebut lebih komprehensif dan memiliki akar yang kuat di daerah.
Kriteria calon menteri berikutnya adalah figur tersebut memiliki kompetensi teknokratis dan profesional sesuai yang dibutuhkan pada pos menteri yang terkait. “Kami siapkan figur-figur strategis di posisi menteri, namun keputusannya ada pada Presiden,” tambah dia. (goek)
