SURABAYA – Keluhan warga soal buruknya kualitas bantuan beras masyarakat miskin (raskin) direspons DPRD Surabaya. Akhir pekan lalu, Komisi D DPRD Surabaya minta sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, untuk menjelaskan ikhwal raskin berkualitas buruk tersebut.

Kata Ketua Komisi D Agustin Poliana, temuan raskin berkualitas jelek itu disampaikan ke anggota dewan. Penerima raskin mengeluhkan kualitas raskin kepada anggota dewan.

“Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, jatah beras yang diberikan dalam program raskin 2015 kondisinya lebih parah,” ungkap Agustin Poliana yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menurut Titin, sapaan Agustin Poliana, setelah menerima laporan soal buruknya kualitas raskin, anggota Komisi D ada yang mengecek langsung ke lapangan. “Faktanya memang seperti itu,” ujarnya.

Titin mengaku heran, di kota sebesar Surabaya ini masih saja ada laporan soal buruknya kualitas raskin. Apalagi, kejadian seperti ini selalu berulang setiap kali pembagian raskin.

Dia yakin, banyak penerima raskin berkualitas jelek di Surabaya. Sebab dari informasi yang dia terima, banyak warga yang tidak berani lapor. Alasannya, jika kalau lapor yang bersangkutan khawatir dengan pihak kelurahan.

Warga pun terpaksa menerima raskin buruk, untuk kemudian dioplos dengan beras yang lebih layak. Apalagi saat ini harga beras masih mahal.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak Pemkot Surabaya mengevaluasi raskin yang akan disebar itu sudah dinyatakan layak atau belum. “Harus dicek dulu, kalau kualitasnya jelek jangan dibagikan,” tegasnya.

Dalam hearing soal raskin pekan lalu itu, Kepala Bapemas Kota Surabaya Nanis Chairani mengatakan, pihaknya akan mencari penyebab jeleknya raskin seperti yang dikeluhkan penerima. Apakah hal itu karena beras bantuan raskin disimpan terlalu lama atau memang kualitas beras dari Bulog jelek.

“Kami saat ini sedang menelusuri kebenaran laporan tersebut dan mencari penyebab terjadinya kualitas raskin jelek,” kata Nanis.

Tahun ini, urai Nanis, penerima bantuan raskin di Surabaya mencapai sekitar 65.991 RTSPM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat). Jumlah tersebut sejak 2013 tidak mengalami perubahan atau kuota dari pemerintah pusat sama. Satu RTSPM menerima bantuan raskin sebanyak 15 kilogram dengan harga pembelian Rp 1.600 per kilogramnya.

Sebenarnya, tambah Nanis, standar bantuan Raskin yang telah ditetapkan pemerintah pusat yakni kelas medium. Dengan kualitas beras seperti itu dirasa sudah layak konsumsi bagi masyarakat miskin penerima bantuan. (pri)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS