Kamis
08 Oktober 2026 | 5 : 08

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Wabup Sugirah Berbagi Pengalaman Menangani Kemiskinan dengan Bupati Karangasem

PDIP-Jatim-Wabup-Sugirah-.06122023

BANYUWANGI – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapat perhatian dari Bupati Karangasem, I Gede Dana. Bupati Gede berkunjung ke Banyuwangi untuk berbagi pengalaman penanganan kemiskinan bersama Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, Selasa (5/12/2023).

Bupati Gede yang datang bersama Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, menjelaskan bahwa Karangasem tertarik untuk mempelajari langkah strategis yang telah diambil Banyuwangi untuk menangani kemiskinan.

“Kami membawa SKPD terkait dengan penanggulangan kemiskinan, seperti Dinas Sosial, PPPA dan PPKB, serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah. Kami tertarik bagaimana Banyuwangi bisa mengurangi, khususnya angka kemiskinan ekstrem,” kata Gede Dana.

Wabup Sugirah menjelaskan bahwa Banyuwangi mendapatkan Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp6,71 miliar dari pemerintah pusat.

“Penghargaan tersebut diberikan karena Banyuwangi dinilai berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi menurun signifikan, dari 3,73 persen pada tahun 2020 menjadi 0,99 persen pada tahun 2022,” ujar Wabup Sugirah.

Wabup Sugirah lalu menjelaskan bahwa strategi makro penanggulangan kemiskinan mencakup pendekatan struktural dan kultural. “Kunci sukses pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial, tetapi melibatkan semua dinas terkait,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, menambahkan, pendekatan struktural terkait peningkatan pendapatan masyarakat melalui proyek-proyek yang melibatkan mereka secara langsung, sementara pendekatan kultural memfokuskan pada pemotongan mata rantai kemiskinan misalnya pemberian beasiswa kepada anak-anak miskin.

Banyuwangi juga memiliki basis data kemiskinan yang disebut Unit Gawat Darurat Kemiskinan yang merupakan langkah inovatif untuk mengatasi kasus kemiskinan. “SKPD diwajibkan mengacu pada data UGD Kemiskinan dalam melaksanakan programnya, dan pencapaian mereka akan dievaluasi secara periodik,” tandasnya. (aras/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Banyuwangi Ajukan Raperda Inisiatif Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Dibahas

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang ...
UMKM

Bupati Gresik Perintahkan Dinas Koperasi Tetap Lakukan Pendampingan Pasca-Pelatihan kepada UMKM

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Program Bunda Puspa tidak berhenti pada pelatihan. Para alumni ...
SEMENTARA ITU...

Hadiri Peringatan HUT Ke-81 TNI di Lumajang, Agus Wicaksono Sampaikan TNI Kuat Bersama Rakyat

LUMAJANG – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan menyelimuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara ...
LEGISLATIF

29 Ribu Rutilahu Mengantre, Eri Irawan Minta Verifikasi Lapangan Diperketat

SURABAYA – Sekitar 29 ribu usulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih mengantre untuk mendapatkan penanganan di ...
KRONIK

Belum Tunjukkan Tahapan Konkret, DPRD Jember Pertanyaan Proyek PLTSa Pakusari

JEMBER – Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di tempat pembuangan akhir (TPA) Pakusari, ...
MILANGKORI

Doding Rahmadi: Pendidikan Agama Jadi Benteng Hadapi Hoaks dan Perubahan Zaman

TRENGGALEK – Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi mengingatkan pentingnya pendidikan agama sebagai salah ...