MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mengatakan, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender di Indonesia.

Menurutnya, rendahnya tingkat pendidikan tersebut menyebabkan kaum perempuan terkungkung dan tidak berani mengambil tindakan untuk memutuskan masa depan mereka sendiri.

“Ini adalah sebuah konstruksi sosial yang mengakar, yang saya dari tahun 1996 belajar gender sampai sekarang diskriminasi berbasis gender itu masih terjadi,” beber Untari, dalam webinar yang digelar Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya bertema “Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Berbasis Gender di Indonesia”, di Kota Malang, Selasa (26/10/2021).

Indonesia dalam indeks ketimpangan gender, sebutnya, menempati peringkat 101 dari 156 negara. Gender gap ini, diukur melalui 4 indikator yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik.

“Karena terjadi sebuah situasi belum maksimalnya partisipasi kelompok perempuan di dalam persiapan ekonomi, sehingga terjadilah skor indeks kesenjangan gender yang cukup tinggi,” terangnya.

Berbagai tokoh perempuan, sebut Untari, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, adalah tokoh-tokoh nasional yang berhasil membuktikan diri bahwa kaum perempuan memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk bisa berdiri menjajarkan diri bersama kaum laki-laki.

“Tapi jomplang. Kejomplangan itu banyak sekali terjadi di segmen masyarakat bawah,” imbuh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut.

Oleh sebab itu, dia terus mengupayakan bagaimana isu-isu dan permasalahan berkaitan dengan gender dapat dianalisis dan terselesaikan secara utuh.

Terlebih, PDI Perjuangan dewasa ini, menjadi partai politik yang benar-benar menaruh perhatian secara khusus untuk bisa menyelesaikan berbagai problematika di masyarakat mengenai ketimpangan gender dan perlindungan hak-hak kaum perempuan.

“Saya bisa merencanakan dan minta kepada semua anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur dan saya menyiapkan guidance line. Sehingga setiap anggota Fraksi PDI Perjuangan itu berjalan sesuai dengan guidance line yang telah ditetapkan, termasuk berbagai isu dan kebijakan terkait gender itu bisa terakomodir,” jelas politisi yang juga Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) tersebut.

Untari menegaskan bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sejatinya harus bisa menyesuaikan diri dan menjadi seorang sosok legislator yang responsif gender.

8 Dari 27 orang anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, lanjut dia, adalah sosok perempuan tangguh. Dengan beragam latar belakang sebagai aktivis kemasyarakatan yang siap memperjuangkan dan mengadvokasi beragam isu berkaitan dengan hak-hak kaum perempuan di tengah masyarakat.

“Karena memang kami secara keseluruhan dan internal, kami terus berdiskusi dan memberdayakan diri dalam banyak bentuk kegiatan. Sehingga kalau disuruh ngomong, paham semua,” tutupnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS