186 pembaca
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani minta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan kepada publik tentang kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai 2021.
Sebab, kata Puan, masyarakat saat ini hanya memahami kebijakan Nadiem secara sepotong-potong.
“Yang saya minta atau saya harapkan dari Menteri Pendidikan itu bisa menjelaskan sebenarnya apa yang kemudian menjadi pemikiran beliau terkait dengan UN ini. Karena kan sekarang kita memahaminya hanya sepotong-sepotong melalui media,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Dia minta Nadiem menjelaskan kriteria kelulusan siswa-siswa di setiap tingkatan. Juga penjelasan soal mekanisme masuknya siswa-siswi ke perguruan tinggi jika UN dihapuskan.
“Kemudian Mendikbud menjelaskan kepada publik, apa kriterianya kelulusan anak di SMA ataupun di SMP ataupun di SD, dari tingkatan itu. Kemudian kalau nggak ada UN, kalau mau masuk perguruan tinggi itu kita akan menggunakan apa dan ini kan masih akan dilakukan 2021, jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran Mendikbud itu,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini minta Nadiem Makarim tak terburu-buru dalam mengambil kebijakan soal UN. Dia berharap jangan sampai siswa-siswi hingga orangtua dirugikan oleh kebijakan ini.
“Jangan terburu-buru, kita lihat, dan jangan sampai merugikan anak murid kemudian siswa juga orang tuanya dan yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan dukungannya atas keputusan Mendikbud untuk menghapuskan UN mulai 2021.
“Sudah dihitung, dikalkulasi, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated, Rabu (12/12) siang.
Menurut Presiden, mulai 2021, Ujian Nasional 2021 akan diganti dengan yang namanya assessment kompetensi. Artinya yang diassessment nanti adalah sekolah dan guru-guru. Juga ada yang namanya nanti survei karakter.
“Itu juga bisa dijadikan sebuah evaluasi pendidikan kita ini sampai ke level yang mana ke tingkat yang mana,” terang Presiden. Artinya, lanjut Presiden, mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya.
Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki, diinjeksi sehingga mereka bisa naik levelnya. Akan kelihatan nanti sekolah-sekolah mana yang perlu disuntik diinjeksi. (goek)
