SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari, menggelar reses I tahun 2023 di Kopisae, Surabaya, Senin (27/3/2023). Kegiatan yang dihadiri 125 pelaku UMKM dan pengurus PAC se-Wonocolo tersebut berlangsung seru, diwarnai tanya-jawab dari para peserta.

Salah satunya perwakilan UMKM Sidosermo, Komarudin, yang mengeluhkan sulitnya berdagang karena tidak ada kendaraan.

“Apakah ada bantuan berupa sepeda motor untuk keperluan sehari-hari ke pasar, untuk membeli bahan-bahan,”ujarnya.

Hal serupa disampaikan Candra. Perempuan pelaku UMKM itu menyebut, selama berjualan kendala ada pada modal, di mana ia sulit memutar uang untuk kembali berjualan.

“Kalau berhubungan dengan UMKM itu soal permodalan. Di sini saya sering mengikuti bazar, tapi budget sekian belum tentu produk kita terjual sesuai estimasi. Otomatis esok harinya butuh dana kembali. Ini yang berat,” tuturnya.

Atas hal tersebut, Agatha mengaku miris. Ia menyadari, selama ini program pinjaman dari BUMD belum maksimal. Banyak wirausaha yang gagal saat pengecekan BI checking, sehingga perlu solusi lain.

“BUMD, khususnya Bank UMKM Jatim, sebenarnya sudah pernah meminta untuk menunjuk UMKM yang punya potensi untuk dikembangkan, tapi sampai saat ini saya belum menemukan UMKM yang masuk kriteria, karena harus punya agunan 110 persen. Itu yang sulit. Ia harus bankable dan bebas dari BI checking,” jelasnya.

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan itu meminta peran aktif tiap wilayah untuk mendata warganya yang membutuhkan modal agar bisa diusulkan ke pihak terkait.

“Kalau mau nanti dikumpulkan datanya ke ketua PAC, bikin proposal singkat, soft copy dikirim. Nanti kita koordinir,” tuturnya.

“Karena itu, kita buka puasa bersama pengurus PAC se-Kecamatan Wonocolo dan para UMKM Wonocolo. Tujuannya, pertama memang untuk konsolidasi internal dan eksternal untuk hattrick 2024,” imbuhnya.

Menyanggupi hal tersebut, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Wonocolo, Tato Sapto Winahyu, menyebut, warga bisa memanfaatkan bantuan modal dari badan usaha milik Pemkot Surabaya, yakni BPR Surya Artha Utama (SAU) dengan bunga 0,03 persen.

“SAU ini milik Pemkot Surabaya. Itu ada program bantuan pinjaman untuk UMKM di Surabaya. Jadi, harus ada minimal 7 UMKM, menunjuk satu koordinator mewakili 6 kawannya, setelah itu akan dilakukan survei,” jelasnya.

Tato juga menjelaskan, pihaknya juga akan membantu dalam koordinasi di tiap tahapan.

“Kalau di Wonocolo baru mulai penggalangan. Contohnya di Silawankerto sudah ada 5 kelompok UMKM. Saya ingin kebersamaan se-Wonocolo, bukan cuma Siwalan, tapi secara bersama mengajukan,” tandasnya. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS