oleh

“Tugas KPK Bukan Hanya Operasi Tangkap Tangan”

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan melawan Setya Novanto harus menjadi introspeksi diri bagi lembaga antirasuah itu.

Hasto minta KPK memperbaiki lagi kinerjanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu yang harus diperbaiki, menurut Hasto, adalah pada sektor pencegahan.

Dia menegaskan, tugas KPK bukan hanya operasi tangkap tangan (OTT). “KPK menjalankan fungsi pencegahan,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

KPK sendiri pernah memberikan penjelasan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk pencegahan. Meski demikian, masyarakat tetap mengenal kinerja KPK berdasarkan penindakan.

Hasto juga meminta KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, bukan secara serampangan.

“Kami tidak ingin penyadapan disalahgunakan. Kami tidak ingin penetapan tersangka dilakukan tanpa bukti-bukti yang cukup,” ujarnya.

Hasto pun menilai hasil praperadilan kemarin semakin menguatkan argumen panitia khusus hak angket DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap KPK. Dia berharap KPK mau memenuhi undangan yang disampaikan pansus.

“Kami berharap pihak KPK juga datang ke pansus dan kemudian memberikan penjelasan agar tujuan dari pansus sebagai bagian dari mekanisme untuk memperbaiki kinerja KPK, agar KPK juga lebih kokoh dalam menjalankan perintah undang-undang dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.

Soal Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang memutuskan penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal, Hasto menghormati keputusan di ranah pengadilan tersebut.

Pihaknya juga menghormati upaya KPK untuk melakukan tinjauan kembali terhadap seluruh fakta-fakta hukum.

Yang diharapkan PDI Perjuangan, jelas Hasto, hukum harus berdiri di atas keadilan dan sesuai dengan mekanisme hukum. Keadilan tersebut juga harus ada untuk semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga peradilan. (goek)