Kamis
22 Oktober 2026 | 2 : 37

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

“Tugas KPK Bukan Hanya Operasi Tangkap Tangan”

pdip-jatim-hasto-head

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan melawan Setya Novanto harus menjadi introspeksi diri bagi lembaga antirasuah itu.

Hasto minta KPK memperbaiki lagi kinerjanya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu yang harus diperbaiki, menurut Hasto, adalah pada sektor pencegahan.

Dia menegaskan, tugas KPK bukan hanya operasi tangkap tangan (OTT). “KPK menjalankan fungsi pencegahan,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

KPK sendiri pernah memberikan penjelasan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk pencegahan. Meski demikian, masyarakat tetap mengenal kinerja KPK berdasarkan penindakan.

Hasto juga meminta KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, bukan secara serampangan.

“Kami tidak ingin penyadapan disalahgunakan. Kami tidak ingin penetapan tersangka dilakukan tanpa bukti-bukti yang cukup,” ujarnya.

Hasto pun menilai hasil praperadilan kemarin semakin menguatkan argumen panitia khusus hak angket DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap KPK. Dia berharap KPK mau memenuhi undangan yang disampaikan pansus.

“Kami berharap pihak KPK juga datang ke pansus dan kemudian memberikan penjelasan agar tujuan dari pansus sebagai bagian dari mekanisme untuk memperbaiki kinerja KPK, agar KPK juga lebih kokoh dalam menjalankan perintah undang-undang dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.

Soal Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang memutuskan penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal, Hasto menghormati keputusan di ranah pengadilan tersebut.

Pihaknya juga menghormati upaya KPK untuk melakukan tinjauan kembali terhadap seluruh fakta-fakta hukum.

Yang diharapkan PDI Perjuangan, jelas Hasto, hukum harus berdiri di atas keadilan dan sesuai dengan mekanisme hukum. Keadilan tersebut juga harus ada untuk semua pihak, baik aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga peradilan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Apel Akbar Bersama 2.000 Santri di Lembeyan, Suyatno Sampaikan Semangat Persatuan 

MAGETAN – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat ...
LEGISLATIF

TPA Supit Urang Terbakar, Dewanti Rumpoko Desak Pemkot Malang Lindungi Warga

MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mendesak Pemerintah Kota Malang ...
LEGISLATIF

PU Fraksi PDI Perjuangan Bojonegoro terhadap APBD 2027: Perluas Lapangan Kerja

BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menekankan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan ...
EKSEKUTIF

Gerakan Pangan Murah di Blitar, Rijanto Ajak Warga Hemat Pengeluaran Keluarga

Bupati Blitar Rijanto mengajak warga memanfaatkan Gerakan Pangan Murah di Gandusari untuk memenuhi kebutuhan ...
LEGISLATIF

70 Ribu Balita Terserang ISPA, Puan Desak Pemerintah Segera Atasi Karhutla

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menuntaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ...
KRONIK

Sony Serahkan Bantuan Alsintan pada 23 Kelompok Tani, Tegaskan Gratis

BANYUWANGI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menyalurkan bantuan 26 unit alat dan ...