JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo memprediksi ada tiga pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2019. Prediksinya didasari UU No 7/2017 tentang Pemilu, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

“Saya sebagai Mendagri mencermati paling banyak akan muncul tiga pasang calon,” kata Tjahjo, di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Tjahjo mengatakan, peta koalisi menjelang Pemilu 2019 masih cair. Menurutnya, partai-partai yang saat ini tergabung dalam satu koalisi dengan pemerintah, mendukung Presiden Joko Widodo, belum tentu akan kembali berada di koalisi yang sama pada 2019.

“Apakah koalisi bersama dengan Pak Jokowi ini solid? Belum tentu. Karena koalisinya ini semua juga berebut siapa yang akan diposisikan sebagai wapres Pak Jokowi,” ucap Tjahjo.

Adapun terkait aturan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden yang akan digugat sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK), Tjahjo menyerahkannya kepada putusan MK.

Tjahjo menegaskan tidak ada yang berhak menilai ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden inkonstitusional kecuali MK.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga menyatakan, kampanye jelang pemilu dengan menyebar berita bohong dan ujaran kebencian bisa merusak mekanisme demokrasi.

Dia mengusulkan adanya aturan yang memberi sanksi terhadap paslon yang terbukti melakukan kampanye dengan menyebar berita bohong atau hoaks.

Aturan tersebut bisa dimasukkan ke dalam Petaturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Menurut dia, hal ini dapat dibahas bersama dengan Komisi II DPR RI sebagai mitra KPU dan Bawaslu.

“Pokoknya kalau ada tim sukses paslon dalam kampanye pilkada atau pilpres yang yang menyebar berita (bohong), pada intinya saya kira harus didiskualifikasi,” ujarnya.

Tjahjo menambahkan, hal itu berkaitan dengan kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Sebab, salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah tidak adanya kampanye yang menyesatkan dan menyebarkan fitnah.

Dia meyakini semua partai politik memiliki komitmen atau sikap yang sama terkait hal ini. Pemilu, tambahnya, harus ada adu program, adu konsep dan sebagainya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS