Selasa
10 November 2026 | 7 : 17

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Tjahjo: Peran Maksimal Forkompinda Perlu untuk Cegah ISIS

pdip-jatim-tjahjo-kumolo-200221

JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo minta semua pemangku jabatan pemerintahan di Indonesia waspada terhadap segala bentuk bahaya Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS). Alasannya, sebut Tjahjo, karena pola radikalisasi dan gerakan terorisme belakangan ini semakin kaya pola, dengan berbagai aksi-aksi kekerasan yang cenderung meresahkan masyarakat.

“Jadi harus benar-benar dicermati dan diwaspadai. Apalagi kawasan ASEAN dan Asia Pasifik masih menjadi ajang pengaruh negara besar dan dinamika politik Timur Tengah. Pada konteks ini posisi negara harus hadir menjawab tantangan yang semakin kompleks di masyarakat kita,” kata Tjahjo Kumolo, Selasa (31/3/2015).

Dalam mengantisipasi hal tersebut, keta Tjahjo, pembentukan tim terpadu dari pusat sampai daerah harus dapat berperan maksimal. Terutama di tingkat daerah, peran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) harus dapat bertindak tegas, di antaranya memaksimalkan koordinasi dan solid menjaga, serta melakukan deteksi dini.

“Rencana aksi yang bersifat silent harus dilaksanakan guna mewujudkan stabilitas dan kondisi sosial, hukum keamanan dalam negeri yang kondusif. Hal ini penting guna mengantisipasi penanganan konflik sosial termasuk pencegahan paham radikal atau terorisme yang mulai merasuk di semua elemen masyarakat,” urai mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Dia mengungkapkan hal tersebut, agar jangan sampai terjadi konflik sosial bernuansa SARA. Demikian juga dengan sengketa lahan, dan upaya kelompok teroris memperkuat basis wilayah dan kaderisasi, dapat terus diredam.

Karena jika tidak, imbuhnya, ancaman aksi teror secara nasional dapat berkembang. “Jadi deteksi dini sangat dibutuhkan. Karena gerakan kelompok separatis juga masih muncul di beberapa daerah seperti di Papua dan Aceh,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono mendesak agar Bupati Tulungagung lebih pro aktif dengan mengumpulkan forpimda dan tokoh agama untuk menangkal aliran ISIS. Hal itu disampaikan Supriyono pasca ditangkapnya Ridwan Sungkar, warga Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru Tulungagung terduga ISIS.

Menurut dia, penangkapan itu merupakan indikasi adanya aliran ISIS yang berkembang di Tulungagung. “Bupati terkesan lambat dan kurang peduli terhadap situasi ini. Seharusnya, jauh sebelum kejadian ini, bupati sudah punya aksi antisipasi untuk persempit ruang gerak kelompok ini,” tegas pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung itu.

Dia menambahkan, sebetulnya gerakan radikal ini sudah lama muncul di Tuluangung. Hanya, tidak ada perhatian serius dari jajaran pemkab setempat. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Yordan Batara Goa Nilai Gibran Lebih Elegan Jika Mundur, Aspirasi Pemakzulan Diteruskan ke DPR RI

SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan lebih ...
LEGISLATIF

DPRD Jatim Dorong Obat Herbal Teruji Masuk Rumah Sakit dan Puskesmas

SURABAYA – DPRD Jawa Timur mendorong pemanfaatan produk obat bahan alam yang telah teruji secara medis di rumah ...
LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko Ingatkan Pentingnya Transportasi Terintegrasi untuk Wisata Pantai Malang Selatan

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan pentingnya penyediaan transportasi ...
EKSEKUTIF

Hadapi Ancaman Banjir dan Longsor, Mas Dhito Petakan Daerah Rawan Bencana di Kediri

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta jajarannya memetakan daerah rawan bencana dan menyiapkan ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Terus Menjadi Pahlawan, Perangi Kemiskinan dan Pengangguran

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap warga Kota Pahlawan terus menjadi pahlawan melalui aksi nyata ...
HEADLINE

Puan Maharani: Pimpinan DPR Tindaklanjuti Usul HMP Terkait Wacana Pemakzulan Gibran

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan ...