oleh

Tjahjo: Pahami Area Rawan Korupsi, Cermati Jebakannya

JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah, khususnya bagi mereka yang akan kembali mencalonkan diri pada pilkada, harus lebih hati-hati dalam mengemban tugas.

Karena jika tidak hati-hati, para kepala daerah itu bisa terjerumus dalam kasus korupsi. Hal ini disampaikan Tjahjo menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu belakangan.

“Kejadian OTT juga mengingatkan pada saya dan semua yang hadir ini untuk memahami mengenai area rawan korupsi, termasuk jebakan-jebakan yang harus dicermati dengan baik. Jebakan itu apa, bisa saja macam-macam,” kata Tjahjo saat menghadiri ulang tahun ke-7 Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di kantor BNPP, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Menurut Tjahjo, jebakan yang dimaksud itu bukan inisiatif KPK, melainkan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kepala daerah tersebut. Bahkan, menurut dia, mungkin saja jebakan itu sengaja dibuat lawan politiknya.

Kemudian, tindakan koruptif tersebut diketahui KPK dan ditindaklanjuti dengan penangkapan. “Mungkin lawan politik, mungkin kelengahan, sampai kejadian itu terendus oleh KPK,” ujar Tjahjo.

“KPK kan infonya dari masyarakat, bukan pasang CCTV di semua daerah, tidak. Tapi KPK punya informasi dari masyarakat, lebih kecil lagi (yakni) lingkungan,” terang mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.

Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan, kepala daerah dan seluruh jajaran aparatur pemerintah lebih berhati-hati.

“Kami hanya mengimbau para kepala daerah yang mau maju kembali harus hati-hati, bisa dia terjebak oleh teman sendiri, dia sendiri, atau oleh siapa pun,” kata dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi banyaknya pejabat yang terkena OTT oleh KPK.

“Kalau ada bukti-bukti, ada fakta-fakta hukum, kemudian memang ada yang ketangkap, ya ditangkap,” kata Jokowi, di sela-sela acara pembagian sembako di Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).

Untuk itu, Jokowi minta para pejabat agar hati-hati dalam mengelola keuangan negara. “APBD dan APBN adalah uang rakyat,” ujar Jokowi.

Kedua, yang berkaitan dengan gratifikasi, Jokowi juga mengingatkan agar hati-hati. “Semuanya hati-hati,” tegasnya. (goek)