SURABAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, merosotnya pembangunan di daerah akibat minimnya inovasi pemerintah daerah. Minimnya ini terlihat saat penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat maupun swasta diraih daerah yang hampir sama.

“Inovasi ini menjadi masalah di daerah dan saya melihatnya kurang merata,” ungkap Tjahjo Kumolo, dalam pembukaan Forum Komunikasi Sinergitas Nasional di gedung DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura Surabaya, Sabtu (7/3/2015).

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu mencontohkan, Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi yang berulang kali memperoleh penghargaan. Padahal di Jawa Timur ada 38 kabupaten/kota.

“Tolong, kalau punya inovasi bergerak yang bagus. Sekecil apapun, seperti pengadaan air bersih, wisata maupun pelayanan publik,” kata Tjahjo, di acara yang diikuti Ketua DPRD Provinsi dan Ketua Komisi A se-Indonesia itu.

Inovasi di daerah, sebut Tjahjo, akan menggairahkan semua potensi, khususnya perekonomian di wilayah setempat yang diyakini memiliki nilai khusus dan berbeda dibandingkan daerah lainnya. Dia juga berharap ada inventarisasi kerajinan di daerah sebagai penyempurnaan database tingkat nasional yang sekarang belum terdata lengkap.

Tak hanya itu, agar mendapat hati di masyarakat luas maka pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi wisata yang dimilikinya, termasuk memperbaiki fasilitas dan layanan wisata.

Uang Insentif DPRD Bakal Ditambah

Pada kesempatan itu, Tjahjo Kumolo menyatakan akan membantu keluhan anggota DPRD yang selama ini anggarannya dikepras. Di antaranya akan menambah biaya perjalanan dinas kunjungan kerja (kunker) hingga dana reses.

Dalam pidatonya, dia mengaku banyak disambati anggota DPRD baik itu tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Mereka mengeluh soal kecilnya uang saku perjalanan dinas yang hanya cukup untuk makan di warung kaki lima.

“Masak eksekutifnya nginep di hotel bintang lima tapi anggota DPRD nya makan di warung kaki lima. Aturan keuangan ini akan kita kaji lagi,” ucapnya.

Dia akan memanggil dan mengajak bicara Dirjen Keuangan Kemendagri serta Menteri Keuangan untuk menambah instensif anggaran perjalanan dinas anggota DPRD selayak mungkin. Dia juga berancang-ancang akan menambah uang reses anggota DPRD hingga dua kali lipat tergantung kondisi geografis dapil. (pri/*)