JAKARTA – Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan, peran partai politik sangat strategis di negara demokrasi.
“Partai politik ini sangat penting. Bung Karno dulu Presiden karena proses kaderisasi bangsa harus melalui parpol. Di negara manapun di dunia, proses rekruitmen melalui parpol, termasuk di Indonesia,” kata Tjahjo.
Hal itu dia ia sampaikan saat acara Bimbingan Teknik (Bimtek) DPRD se-Indonesia dengan tema “Peran Anggota Legislatif dalam Pemenangan Pilkada, Pileg, dan Pilpres”, di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Jumat (4/5/2018) malam.
Di acara tersebut, Tjahjo mengingatkan kembali peserta DPRD jasa-jasa bapak proklamator Bung Karno.
Menurutnya, setelah merdeka, Bung Karno selalu mengingatkan setiap manusia harus punya impian dan imajinasi sehingga mempunyai konsepsi dalam membangun bangsa.
Bung Karno, tambah dia, mempunyai gagasan membangun semesta berencana Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya harapkan teman-teman sekalian anggota fraksi di semua tingkat harus punya impian, imajinasi, ide, gagasan,” harapnya.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga mengingatkan seluruh DPRD untuk bekerja penuh inovasi.
“Sebagai petugas partai yang ditempatkan di legislatif jangan hanya melakukan tugas rutin, tetapi harus menyampaikan gagasan dan konsepsi dalam menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Tjahjo kembali mengingatkan soal bahaya terorisme dan gerakan ekstremisme di Indonesia. Menurutnya, di Indonesia ada 362.000 ormas baik di tingkat provinsi dan daerah semua mengaku ormas dasarnya Pancasila.
“Ada ormas ngakunya Pancasila, tapi terselubung mendongkel Pancasila, contoh ormas Gafatar dan ada Ormas Hizbut Tahir Indonesia (HTI),” kata Tjahjo.
Dia menyatakan tidak anti ormas Islam, melainkan memiliki prinsip tegas untuk mempertahankan ideologi Pancasila.
“Dengan Perppu (Perppu Nomor 2 Tahun 2017) silakan buat ormas yang berdakwah, tapi prinsipnya jangan punya pikiran mengubah Pancasila, mengubah UUD 1945, dan memecah belah NKRI,” tuturnya.
Tjahjo pun minta seluruh peserta bimtek anggota DPRD untuk mencermati benih radikalisme dan ekstremisme dalam sebuah ormas yang mengubah Pancasila.
“Ini sesuatu yang harus dicermati, NKRI ada karena kemajemukan berbagai suku, agama, ras dan golongan hingga lahirnya NKRI,” jelasnya. “Mosok mau dihancurkan, diporak-porandakan,” imbuhnya.
Menurut dia, upaya mencegah terorisme dan ekstremisme bukan tanggung jawab TNI dan polisi semata, tetapi seluruh elemen bangsa. (goek)
