Senin
10 Februari 2025 | 7 : 15

Tjahjo: Bung Karno Jadi Presiden Karena Proses Kaderisasi Bangsa Melalui Parpol

pdip-jatim-tjahjo-doorstop1

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan, peran partai politik sangat strategis di negara demokrasi.

“Partai politik ini sangat penting. Bung Karno dulu Presiden karena proses kaderisasi bangsa harus melalui parpol. Di negara manapun di dunia, proses rekruitmen melalui parpol, termasuk di Indonesia,” kata Tjahjo.

Hal itu dia ia sampaikan saat acara Bimbingan Teknik (Bimtek) DPRD se-Indonesia dengan tema “Peran Anggota Legislatif dalam Pemenangan Pilkada, Pileg, dan Pilpres”, di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Jumat (4/5/2018) malam.

Di acara tersebut, Tjahjo mengingatkan kembali peserta DPRD jasa-jasa bapak proklamator Bung Karno.

Menurutnya, setelah merdeka, Bung Karno selalu mengingatkan setiap manusia harus punya impian dan imajinasi sehingga mempunyai konsepsi dalam membangun bangsa.

Bung Karno, tambah dia, mempunyai gagasan membangun semesta berencana Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya harapkan teman-teman sekalian anggota fraksi di semua tingkat harus punya impian, imajinasi, ide, gagasan,” harapnya.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga mengingatkan seluruh DPRD untuk bekerja penuh inovasi.

“Sebagai petugas partai yang ditempatkan di legislatif jangan hanya melakukan tugas rutin, tetapi harus menyampaikan gagasan dan konsepsi dalam menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Tjahjo kembali mengingatkan soal bahaya terorisme dan gerakan ekstremisme di Indonesia. Menurutnya, di Indonesia ada 362.000 ormas baik di tingkat provinsi dan daerah semua mengaku ormas dasarnya Pancasila.

“Ada ormas ngakunya Pancasila, tapi terselubung mendongkel Pancasila, contoh ormas Gafatar dan ada Ormas Hizbut Tahir Indonesia (HTI),” kata Tjahjo.

Dia menyatakan tidak anti ormas Islam, melainkan memiliki prinsip tegas untuk mempertahankan ideologi Pancasila.

“Dengan Perppu (Perppu Nomor 2 Tahun 2017) silakan buat ormas yang berdakwah, tapi prinsipnya jangan punya pikiran mengubah Pancasila, mengubah UUD 1945, dan memecah belah NKRI,” tuturnya.

Tjahjo pun minta seluruh peserta bimtek anggota DPRD untuk mencermati benih radikalisme dan ekstremisme dalam sebuah ormas yang mengubah Pancasila.

“Ini sesuatu yang harus dicermati, NKRI ada karena kemajemukan berbagai suku, agama, ras dan golongan hingga lahirnya NKRI,” jelasnya. “Mosok mau dihancurkan, diporak-porandakan,” imbuhnya.

Menurut dia, upaya mencegah terorisme dan ekstremisme bukan tanggung jawab TNI dan polisi semata, tetapi seluruh elemen bangsa. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Bupati Gresik Minta 2.569 PPPK Penerima SK Tunjangan Fokus Layani Rakyat

GRESIK – Sebanyak 2.569 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten ...
LEGISLATIF

Raperda Pembatasan Gawai Masuk Prolegda 2025, Hosnan: Upaya Jaga Kesehatan Mental Anak

SUMENEP – Gagasan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang Pembatasan Gawai yang digulirkan Fraksi PDI ...
KRONIK

Tiba di Jeddah, Megawati, Puan dan Pratama Laksanakan Ibadah Umroh

JEDDAH – Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR RI, Puan ...
KRONIK

Resmi Dimulai, Bupati Ipuk Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis

BANYUWANGI – Program pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah sebagai bentuk apresiasi bagi Warga ...
LEGISLATIF

Revisi UU BUMN Disahkan, Kanang: Untuk Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Ekonomi Nasional

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dalam Rapat Paripurna ...
KRONIK

Realisasikan Aspirasi Warga, Erma Harap Pembangunan TPT Tingkatkan Kesejahteraan

TULUNGAGUNG – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, melakukan peninjauan pembanguan tembok ...