SURABAYA – Tingginya angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Jawa Timur, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hari Putri Lestari (HPL) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mendirikan posko dan pengaduan TPPO secara online melalui media sosial.

HPL mengatakan, untuk pencegahan adanya tingginya TPPO tersebut diperlukan sosialisasi bahaya dan pentingnya upaya pencegahan TPPO tersebut sampai tingkat bawah, bahkan tingkat sekolah dasar.

“Paling banyak kan ada di tingkat desa atau pelosok. Perlu ada sosialisasi secara masif dan aktif tentang TPPO. Jangan sampai ada peningkatan hal tersebut,” ujar HPL di Surabaya, Rabu (12/7/2023).

HPL juga menjelaskan, peran aktif kepala desa untuk mencari informasi terkait warganya yang akan mengajukan ijin untuk bepergian luar negeri atau luar pulau.

“Bisa ditanya lebih dalam urusan warganya jika mengajukan perjalanan ke luar negeri atau luar pulau. Dengan memberikan sosialisasi ke warganya juga persyaratan untuk menjadi pekerja migran Indonesia yang benar. Jangan sampai warganya jadi korban TPPO,” jelasnya.

Sedangkan untuk sektor pemerintah, lanjut wanita yang juga aktif di sejumlah lembaga sosial itu, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang benar-benar penyalur tenaga kerja, terutama ke luar negeri.

“Periksa perijinannya dan cek bagaimana perusahaan tersebut memberlakukan pekerja migran yang akan diberangkatkan. Bahkan jika mereka ada ijinnya mati bisa ditutup,” tandasnya. (alfian/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS