JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDI Perjuangan telah memerintahkan jajarannya di tiga pilar partai, yaitu struktural, eksekutif, dan legislatif, agar mendukung pelaksanaan program padat karya, di samping memberikan bantuan sosial.

Hal itu untuk mewujudnyatakan pelaksanaan program padat karya yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menggeliatkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Kami harus menggunakan seluruh sumber daya kami untuk membantu pemerintahan Jokowi – Maruf Ma’ruf, membantu seluruh rakyat Indonesia dengan menggerakkan seluruh kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat,” kata Hasto.

Hal itu dia sampaikan saat membuka diskusi virtual rapat koordinasi nasional bidang industri, tenaga kerja dan jaminan social, Kamis (23/7/2020). Rakornas bertema Kebijakan Mengatasi Pengangguran itu berlangsung, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Hadir dalam diskusi itu antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Yang menjadi moderator adalah Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial DPP PDIP Nusyirwan Soejono.

PDI Perjuangan, sebut Hasto, memiliki infrastruktur partai dimana 6 gubernur dan 7 wakil gubernur berasal dari partai itu. Lalu ada juga 113 kepala daerah tingkat dua dan 113 wakil kepala daerah tingkat dua.

Selain itu punya 128 anggota DPR RI dan 416 anggota DPRD di tingkat provinsi, di mana diantaranya 18 ketua DPRD Provinsi berasal dari PDI Perjuangan.

“Sehingga apabila diperlukan sinergitas dengan seluruh struktural, eksekutif dan legislatif partai, yang oleh koalisi juga mendukung Pak Jokowi – Ma’ruf Amin yang secara politik juga didukung oleh Gerindra, Golkar, PKB, PPP, NasDem dan sebagainya, maka sebenarnya secara politik ini model dasar yang baik bagi Jokowi untuk mengambil suatu kebijakan-kebijakan dan terobosan,” jelas Hasto.

Di samping pelaksanaan program padat karya, lanjut Hasto, PDIP juga menaruh perhatian pada isu keadilan sosial, kemandirian pangan serta kesehatan, dan efektivitas pasar domestik. PDI Perjuangan, tambah Hasto, menginginkan impor untuk komoditas perlu dihentikan sementara ini, dan dibelanjakan dalam negeri.

“Bu Mega telah mencanangkan program tanam tanaman yang bisa dimakan. Gerakan tanaman pendamping beras, kemudian buah-buahan lokal ini yang kita kedepankan. Karena itu kami akan terima masukan-masukan dari Apindo agar partai bisa memberikan direction dalam menghadapi berbagai persoalan yang tidak mudah itu,” jelas dia.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya mengapresiasi sikap PDI Perjuangan yang selalu mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, khususnya di saat pandemi covid-19.

“Presiden juga meminta agar mari kita semua menyamakan frekuensi. Kalau kita dalam kondisi krisis, bahkan semua menteri dan kader PDI Perjuangan ini, supaya kita bergerak bersama atau gotong royong,” kata Basuki.

Dia menjelaskan, saat ini ada 14 program infrastruktur berbasis masyarakat yang merupakan padat karya. “Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat supaya masyarakat punya uang dan mengurangi angka pengangguran,” kata Basuki.

Hariyadi Sukamdani dari Apindo juga mendukung jika Pemerintah mendorong terlaksananya program padat karya. Sebab berdasarkan data yang ada, nilai investasi yang masuk ke Indonesia memang meningkat.

Pada 2019, investasi masuk ke Indonesia tercatat Rp809,6 triliun, naik dari Rp721,3 triliun di 2018 dan Rp692,8 triliun di 2018. Namun ternyata investasi yang masuk itu mayoritas adalah industri padat modal, bukan padat karya yang memperkerjakan banyak orang.

Akibatnya, semakin ke sini, justru angka tenaga kerja terserap oleh investasi tersebut justru menurun. Di 2017, 1.176.353 pekerja terserap, berbanding 960.052 orang pada 2019, dan 1.033.835 orang di 2019.

“Kita harus mengembangkan dan mendorong program padat karya,” kata Hariyadi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS