BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi mendapatkan kuota ASN tahun 2022 sebanyak 552 formasi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, selekasi calon ASN akan dilakukan secara transparan sejak proses pendaftaran hingga selesai.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan formasi untuk calon ASN, dalam hal ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2022. Totalnya ada 552,” ujar Bupati Ipuk, Jumat (15/9/2022).

Bupati juga menjelaskan, proses seleksi itu juga akan dilakukan dengan berbasis sistem daring, sehingga calon peserta diharapkan tidak menggubris bila ada pihak yang menjanjikan bisa memastikan diterima dalam seleksi tersebut.

“Pendaftarannya akan diumumkan segera, termasuk tata caranya,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Banyuwangi, Nafiul Huda, menjelaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapatkan kuota 552 calon ASN untuk PPPK. Jumlah ini terdiri atas 340 guru, dan 212 tenaga kesehatan.

Rekrutmen itu nantinya akan disertai dengan kebijakan afirmasi sehingga pendaftaran difokuskan bagi tenaga kesehatan dan non-ASN di bidang kesehatan yang mendapatkan afirmasi dari pemerintah daerah.

“Nanti yang sudah bekerja lama, akan ada skor untuk afirmasi sebagai bentuk penghargaan pemerintah daerah dengan memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan yang bekerja aktif di fasilitas kesehatan pemerintah. Nanti untuk mengikuti seleksi PPPK melalui jalur afirmasi tentunya melalui persyaratan dan kriteria-kriteria yang nanti dipersyaratkan,” ujar dia.

Demikian pula untuk guru, juga akan ada kebijakan afirmasi yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Khusus guru, dari 340 formasi, sebanyak 118 di antaranya adalah formasi untuk guru agama. Guru Pendidikan Agama Islam mencapai 98 formasi, guru agama Hindu 16 formasi, guru agama Kristen 3 formasi, dan guru agama Buddha 1 formasi..

“Sisanya untuk guru mata pelajaran. Ada yg guru IPA, IPS, PPKN, guru prakarya, guru BK,” jelas Huda.

Sementara untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lain sebanyak 212 formasi. Ada untuk administrasi kesehatan, dokter, apoteker, bidan, perawat, dan lainnya.

“Untuk kepastian waktu jadwal pendaftaran kami menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS