BANYUWANGI – Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi akan membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi sepanjang 123 km untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air ke persawahan. Dalam proses pembangunannya, Pemkab Banyuwangi menerapkan skema padat karya, dengan melibatkan warga pra sejahtera untuk tenaga kerjanya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan irigasi tahun ini sebanyak 80,081 km yang tersebar di 25 kecamatan se-Banyuwangi. Sementara jaringan irigasi yang akan direhabilitasi sepanjang 43,403 km.

“Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya air, mengingat air adalah faktor vital bagi pertanian,” ujar Bupati Ipuk di Banyuwangi, Kamis (13/6/2024).

Beberapa lokasi pembangunan jaringan irigasi, di antaranya, Kecamatan Blimbingsari 9.6 km, Srono 9,5 km, Songgon 7,2 km, Purwoharjo 3,5 km, dan seluruh kecamatan di Banyuwangi.

Sementara untuk rehabilitasi jaringan irigasi, di antaranya, Cluring sepanjang 1,3 km, Kabat 4,2 km, Purwoharjo 3,9 km, Tegaldlimo 12 km, dan lainnya.

“Selain kami membangun infrastruktur irigasi, kami juga membangun infrastruktur jalan di beberapa titik di Banyuwangi,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengatakan, selain untuk sektor pertanian, pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Dalam proses pengerjaan saluran irigasi tersebut dijalankan dengan sistem padat karya.

Warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi dan masih produktif, akan dilibatkan dalam proses pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut. Dinas PU Pengairan mentargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi.

“Pelibatan masyarakat dalam instrumen padat karya yang ada di Dinas PU Pengairan ini menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi,” terangnya.

Menurut Bupati Ipuk, skema tersebut akan terus diluaskan jangkauannya dengan melibatkan sejumlah instansi lain yang memiliki program padat karya. “Dengan demikian tidak hanya program pembangunan yang berjalan, tapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi berada pada tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun lalu, kemiskinan Banyuwangi menurun, yakni dari 7,51 persen pada 2022 menjadi 7,34 persen pada 2023.

Meski demikian, Bupati Ipuk berharap, kemiskinan Banyuwangi bisa terus dientaskan. Program padat karya menjadi salah satu upaya Pemkab Banyuwangi menekan angka kemiskinan. Program itu juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga Banyuwangi.

“Meski angka kemiskinan sudah rendah, berbagai hal tetap harus dilakukan sebagai bentuk intervensi. Tentu saja, tujuannya agar warga benar-benar sejahtera,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS