MALANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang Dr Tantri Bararoh meluncurkan sekaligus menggelar bedah buku dengan judul “Kontruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Pancasila” secara daring pada Minggu (3/4/2022).

Acara yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai macam latar belakang mulai dari akademisi, peneliti, birokrasi, politisi, pemuda, dan mahasiswa.

Selain itu buku ini dibedah secara langsung oleh dua narasumber yaitu Dr M.Faishal Aminuddin, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, dan Dr. Harnovinsah, dosen tetap Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.

Tantri Bararoh mengungkapkan sebagai penulis buku “Kontruksi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Pancasila” merasa bersyukur bahwa buku ini lahir sebagai oase baru untuk menjawab persoalan anggaran yang sampai sekarang perlu dikawal bersama-sama oleh masyarakat.

“Saya harap kemunculan buku ini bisa menjadi pemicu, dan mampu memberikan stimulus kepada siapapun untuk mulai belajar dan memahami bagaimana proses anggaran pengelolaan daerah itu dilakukan, karena pada dasarnya persoalan anggaran daerah ini juga persoalan kita semua,” ungkap Tantri Bararoh.

Faishal Aminuddin menerangkan, buku ini menawarkan semangat, dan spirit baru dari perspektif pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga terdapat pengalaman dari penulis buku yang melakukan riset di Kota Solo, Jawa Tengah dan Kota Batu, Jawa Timur.

Tidak sekadar berisikan pengembangan pidato, romantisme masa lalu, keunggulan buku yang diterbitkan Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini adalah konsep yang ditawarkan mengenai konstruksi pengelolaan keuangan daerah berbasis nilai-nilai Pancasila.

“Bahkan ke depannya buku ini bisa menjadi pijakan bagi siapapun yang mempelajari mengenai anggaran daerah baik itu untuk politisi, akademisi, birokrat, untuk mempelajari dan mengembangkan pengelolaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Selain itu, buku ini bisa dicoba dan dikembangkan sebagai modul partai, sehingga mampu menjadi bekal bagi politisi baik itu yang duduk di eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Sedang Harnovinsah berpendapat buku ini mampu menjabarkan tentang realita dalam rangkaian proses penyusunan anggaran.

“Dampak dari realita tersebut masyarakat merasa jauh dari wakil-wakilnya di legislatif. Seharusnya wakil-wakil rakyat tersebut bisa menuliskan atau mempublikasikan dalam satu tahun anggaran tentang kinerjanya, sehingga masyarakat mampu memberikan penilaian terhadap kinerjanya,” ungkap Harnovinsah. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS