Tabroni Minta Pemdes Lakukan Pembangunan Secara Berimbang

Loading

JEMBER – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Tabroni, meminta pemerintah desa (pemdes) untuk tidak hanya menggunakan dana desa (DD) untuk keperluan pembagunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan Tabroni saat menggelar reses masa persidangan ke-2 tahun 2022 di Desa Paleran, Kecamatan Sumberjamber, Selasa (28/6/2022).

Ketua Komisi A DPRD Jember tersebut menyebut, penggunaan DD meliputi berbagai sektor seperti program peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan program sosial kemasyarakatan yang lainnya, sehingga tak melulu hanya berfokus pada pembangunan infrakstruktur/fisik semata.

“Saya ingatkan, jika pembangunan di desa yang teranggarkan dalam dana desa itu. Tidak harus infrastruktur saja, sektor-sektor yang lain juga penting untuk diperhatikan. Meski prioritasnya adalah pembagunan infrastruktur, di sektor yang lain juga jangan ditinggal,” ujar Tabroni.

Karena itu, tambah Tabroni, pihaknya akan meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) untuk memberikan sosialisasi kepada pemdes agar pembangunan di desa tak hanya fokus pada proyek pembangunan infrastuktur (fisik) saja, namun peningkatan SDM juga tidak kalah pentingnya.

“Saya akan minta dinas untuk melakukan sosialisasi agar pemerintah desa bisa mengelola DD ini dengan proporsional dan berimbang, sehingga pemerataan pembangunan di desa yang ada di Jember bisa berjalan dengan berimbang,” jelasnya.

Selain itu, Wakabid Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Jember tersebut juga mendorong petugas khusus di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yaitu tim ahli kabupaten, pendamping desa dan pendamping lokal untuk memberikan rekomendasi bagaimana perencanaan pembangunan melalui anggaran DD ini bisa terealisasi dengan baik.

“Tugas dari pendamping desa itu bisa ikut membantu merumuskan arah pembangunan desa ke depan. Namun meraka juga harus mengajak tokoh masyarakat atau perwakilan warga untuk menentukan keputusan dalam penggunaan DD untuk kepentingan bersama, melalui musyawarah dusun (musdus),” tandasnya. (ryo/set)