JAKARTA – Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan masyarakat menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Masyarakat menilai, pilkada lewat DPRD sebagai bentuk pengkhianatan partai terhadap rakyat.

Survei LSI dilakukan pada 5-7 September 2014. Quick poll ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dan margin of error 2,9 persen.

“Hasilnya, publik menolak pilkada dilakukan oleh DPRD,” kata Adjie Alfaraby, salah satu tim riset LSI, di kantor LSI Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (9/9/2014). Menurutnya, masyarakat menganggap hak politik mereka untuk memilih pasangan calon pilihannya dicabut apabila kepala daerah dipilih DPRD.

Soal demokrasi, sebut Adjie, merupakan isu sensitif bagi masyarakat perkotaan. Hal itu menyebabkan gelombang penolakan atas rencana tersebut lebih banyak terjadi di masyarakat kota besar. Selain itu, masyarakat kelompok kelas menengah memiliki akses terhadap media massa yang lebih luas dan variatif.

“Kampanye tolak RUU Pilkada oleh DPRD di media sosal juga meningkatkan skala resistensi kelompok kelas menengah,” ungkapnya.

Pihaknya mencatat, penolakan terhadap pilkada oleh DPRD juga terjadi di kalangan kader dan pendukung Koalisi Merah Putih. Mayoritas dari mereka mendukung agar pilkada langsung tetap dipertahankan.

Saat ini isu mengenai pilkada yang akan dipilih DPRD sedang marak diperbincangkan. Pilkada yang tadinya dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan diganti dengan pilkada yang dipilih DPRD. Salah satu alasan DPR mencanangkan RUU ini adalah untuk penghematan anggaran pilkada.

Menanggapi isu tersebut, LSI segera membuat suatu survei dari segi publik. “Karena itu kami concern ke legitimasi publik,” terang Adjie.

Hasil survei LSI, sebanyak 81,25 persen responden menyatakan setuju apabila pilkada dipilih secara langsung. Hanya 10,71 persen yang menyetujui kepala daerah dipilih DPRD. “Itu menunjukkan masyarakat masih mau terlibat dan menggunakan hak politik mereka,” ujar Adjie. (pri)