SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan biaya tarif tol Jembatan Suramadu, yang menyambungkan daratan Surabaya dan Madura sejak Minggu (28/10/2018).

Pembebasan biaya ini menuai beberapa tanggapan publik, termasuk dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Saat ditanya awak media terkait pembebasan biaya tarif tol Jembatan Suramadu, Risma mengaku pasti ada dampak positif dan negatifnya.

Dampak positif misalnya, Surabaya tambah laris. Risma mencontohkan, saat membeli televisi, orang Madura akan memilih pergi ke Surabaya karena pilihan lebih banyak dibandingkan pilihan yang ada di kota mereka.

“Tambah laris Surabaya, mereka jadi beli di sini,” katanya, Rabu (31/10/2018).

Untuk mengantisipasi dampak keamanan, pihaknya telah menerapkan berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan pemasangan CCTV di berbagai sudut Suramadu.

“Di seluruh area Suramadu, kamera sudah banyak sekali tak pasang,” ungkapnya.

Pemkot juga memperketat pengawasan di kecamatan dan kelurahan sebagai bagian dari menanggapi urbanisasi. Dalam Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK), Pemkot Surabaya menambah biaya pengawasan di kecamatan dan kelurahan.

“Ini penyelesaian untuk semua, tidak hanya Suramadu tapi urbanisasi itu dan keamanan kota. Jadi, kalau tidak punya pekerjaan tidak boleh masuk Surabaya,” tegasnya.

Karena itu dia mengimbau bila tidak memiliki pekerjaan, diharapkan tidak melakukan urbanisasi ke Surabaya. Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya akan memperketat pemberian izin tinggal di wilayahnya.

“Harus jelas punya pekerjaan atau tidak. Kalau tidak punya tidak boleh,” tegasnya.

Risma berharap warga mau bekerja sama dan melaporkan siapa saja yang datang ke Surabaya, meski itu bagian dari keluarga. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS