SURABAYA – Pemkot  Surabaya berharap dana pinjaman dari Pemerintah Jerman senilai Rp 1,5 triliun bisa dimanfaatkan untuk angkutan massal cepat (AMC) di Kota Pahlawan.

Dana untuk pembangunan transportasi regional di Jawa Timur tersebut, sudah dua tahun menganggur di kementerian perhubungan.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, sesuai rencana awal, AMC berupa trem ini akan didanai oleh APBN. Namun nilainya masih kecil dan bertahap. Seperti halnya soal lelang pada 2015 hanya dianggarkan sebesar Rp155 miliar.

Itu pun belum jalan lantaran ada kendala menunggu persetujuan dari Presiden RI dengan penandatanganan peraturan presiden (perpres).

“Saya akan berjuang bisa menggunakan anggaran dua duanya, yaitu dari APBN dan juga dari loan Jerman ini. Sebab yang dari APBN ini sudah ready, tapi tinggal tunggu perpresnya saja,” kata Risma, di acara pembahasan skema pembiayaan AMC antara Pemkot Surabaya dengan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, di Swiss Bell In, kemarin.

Soal pinjaman dari Jerman, ungkap Risma, sudah ada agreement antara Pemerintah Jerman dengan Pemerintah RI, sehingga untuk skema pinjamannya nanti akan dibayarkan melalui pemerintah pusat.

Sistem ini, sebut Risma, dianggap lebih memudahkan pemkot jika dibandingkan tawaran pembiayaan dari World Bank yang beberapa waktu lalu sempat dibicarakan.

Untuk pinjaman dari World Bank, pemkot harus membayar melalui pemerintah pusat dalam kurs rupiah, yang dianggap lebih memberatkan.

“Ini saya sedang perjuangkan supaya bisa dapat APBN, dan juga dapat pinjaman Jerman ini. Kalau bisa dapat dua kan lebih baik karena realisasi pembangunannya bisa lebih panjang,” kata Risma.

Karena itu, pihaknya akan mencoba kembali mendorong pemerintah pusat agar AMC Surabaya bisa segera terealisasi, sebab secara kesiapan Surabaya sudah sangat siap.

Bahkan untuk integrasi luar kota, salah satunya dengan penyiapan lahan di Jalan Ahmad Yani khususnya di frontage road sisi barat. Sehingga nantinya tidak usah memakai pembebasan lahan lagi.

“Targetnya 2017 sudah bisa dimulai proyeknya,” ujar wali kota dari PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, soal pinjaman dari Jerman menurutnya anggaran ini memang digunakan untuk angkutan integrasi regional.

“Jadi ini bukan hanya untuk trem Surabaya saja, melainkan juga untuk lokasi yang ada di sekitar Surabaya,” jelas Zulfikri.

Sedang Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan, pertemuan ini membahas mana dari kota-kota itu yang paling siap soal angkutan integrasi regional. “Wali kota mendorong bahwa yang paling siap adalah Surabaya,” ujarnya.

Menurut dia,  secara lahan pemkot sudah sangat siap karena tidak ada pembebaasan, detail engineering design (DED)-nya pun sudah ada, sedangkan daerah lain belum ada yang siap.

Dana dari Jerman yang sudah dua tahun menganggur di Kemenhub itu senilai Rp1,5 trilliun yang belum dimanfaatkan. Dana itu untuk pembangunan transportasi regional antara Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS