SURABAYA – Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang akan berlangsung pada 27 November 2024, anggota Komisi A DPRD Jatim Eko Yunianto mengingatkan pentingnya sinergi antara berbagai pihak agar pesta demokrasi ini dapat berlangsung aman dan damai.

Eko menyerukan penyelenggara pemilu, pengawas, serta aparat keamanan dari kepolisian dan TNI untuk bekerja sama secara maksimal dalam memastikan kelancaran jalannya Pilkada di seluruh wilayah Jawa Timur.

Baginya, pemilihan kepala daerah bukan sekadar ajang politik, tetapi juga menjadi cerminan kematangan demokrasi di provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbesar kedua di Indonesia ini.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa peran penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus proaktif dalam mengelola jalannya pemilu, termasuk mempersiapkan antisipasi terhadap potensi konflik di masyarakat.

Menurutnya, KPU dan Bawaslu tidak hanya memiliki tanggung jawab teknis dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga harus mampu mendeteksi dan menangani segala bentuk gangguan yang mungkin terjadi di lapangan.

Dengan mengedepankan pendekatan yang preventif, kedua lembaga tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas situasi di tengah proses pemilu yang dinamis.

“Kita belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Terkadang, gesekan antara massa pendukung tidak bisa dihindari, dan itulah yang perlu kita antisipasi bersama. KPU dan Bawaslu perlu merencanakan strategi yang mampu meminimalisasi potensi konflik, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengamankan situasi,” tutur Eko Yunianto kepada pewarta media ini, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Eko juga menyoroti peran vital kepolisian dan TNI dalam mengawal keamanan Pilgub Jatim. Baginya, netralitas dan ketegasan aparat keamanan akan menjadi faktor utama dalam menciptakan iklim pemilu yang kondusif.

Dia berharap aparat tidak hanya cepat dalam merespons potensi konflik, tetapi juga tegas dan profesional agar masyarakat merasa aman selama proses pemilihan berlangsung.

“Kepolisian dan TNI harus menunjukkan sikap yang adil dan tidak memihak, karena itu akan menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Netralitas aparat keamanan sangat krusial agar Pilgub berjalan dengan baik,” tegasnya.

Eko mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang selama ini telah menjaga keamanan masyarakat Jawa Timur.

Namun, dia menekankan bahwa dengan semakin dekatnya hari pemilihan, aparat perlu meningkatkan kesiagaan dan ketegasan mereka dalam mengantisipasi segala bentuk gangguan yang berpotensi mengganggu ketertiban Pilgub.

Baginya, keamanan adalah tanggung jawab bersama, sehingga semua pihak harus bergerak selaras.

Selain itu, Eko Yunianto menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran Pilgub Jatim 2024.

Dia menilai bahwa pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, harus aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan lancar tanpa adanya potensi konflik.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerukunan selama proses pemilihan.

“Mereka juga perlu turun ke lapangan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk berkonflik,” kata Eko.

“Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kita akan mencapai tujuan ini dan membawa Jawa Timur sebagai contoh dalam demokrasi yang dewasa,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS