TOBA — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti dampak kebijakan perpajakan digital atau e-commerce terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, di tengah gencarnya digitalisasi ekonomi, perhatian pemerintah seharusnya tak hanya sebatas pada legalitas dan formalitas. Melainkan juga pada keberlanjutan usaha kecil yang rentan terhempas beban regulasi yang tidak proporsional.

“Jangan sampai UMKM yang baru belajar bernafas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan raksasa, tapi tulang punggung ekonomi rakyat,” tegas Novita dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).

Hal itu dia sampaikan setelah mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut), kemarin, Jumat (25/7/2025).

Perempuan yang dikenal aktif dalam pemberdayaan UMKM itu menegaskan bahwa kebijakan perpajakan harus memperhatikan realitas di lapangan.

Dia mencontohkan banyak pelaku UMKM yang sudah berusaha mengurus legalitas seperti sertifikasi halal, hak merek, hingga PT perorangan. Namun masih menghadapi kendala birokrasi yang lamban.

“Dari dua tahun lalu daftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Ini kan ironis, sudah didorong untuk formal tapi tidak difasilitasi dengan cepat. Sekarang malah dihadapkan pajak,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa pajak e-commerce yang dibebankan pada pelaku usaha kecil bisa menjadi penghambat alih-alih pendorong.

Dia menilai bahwa fokus saat ini harus diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, keberlanjutan produksi, dan edukasi digital yang konkret.

“UMKM itu perlu kepastian, bukan kejutan. Jangan sampai hari ini bisa jualan, besok tidak. Yang mereka butuhkan adalah kestabilan, agar bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarga, dan berputar ekonominya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Novita juga mengingatkan agar program-program pemerintah tidak hanya bersifat pada seremoni. Harus ada program nyata yang bisa menyentuh langsung kebutuhan UMKM dari pembiayaan, digitalisasi, hingga penguatan rantai pasok dan pasar.

“Saya apresiasi ada kolaborasi antar kementerian seperti kementerian UMKM, kementerian hukum, dan lembaga-lembaga lainnya. Tapi mari kita pastikan bukan hanya soal penandatanganan MoU, tapi soal output dan dampak riil. Apalagi kalau menyangkut hajat hidup rakyat kecil,” tegas Novita.

Sebagai legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu, dia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM.

Novita juga mengajak seluruh pemangku kebijakan agar tidak menjadikan pajak sebagai instrumen yang membebani pelaku usaha kecil, melainkan sebagai alat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Kalau UMKM kita kuat, ekonomi nasional juga kuat. Tapi kalau mereka tersungkur karena kebijakan yang tidak adil, kita semua yang akan rugi,” tutupnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS