oleh

Soal TKA Ilegal, Yasonna: Ada Pihak yang Provokasi Publik

JAKARTA – Menkum-HAM Yasonna Laoly menduga ada pihak coba-coba memprovokasi masyarakat melalui isu “serbuan” tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China.

“Kami sudah bentuk crisis center soal ini. Kami lihat ada maksud lain, ada maksud provokasi,” kata Yasonna, Kamis (29/12/2016).

Belakangan, masyarakat sempat diresahkan munculnya isu 10 juta TKA ilegal asal China datang ke Indonesia. Menurut Yasonna, pemerintah telah mengklarifikasi dan membantah jumlah tenaga kerja asal China mencapai 10 juta.

Dia berharap, masyarakat tidak menyebar data TKA yang tidak memiliki validitas. Pemerintah, ungkapnya, telah berkomitmen untuk menindak penyebar isu yang meresahkan masyarakat tersebut.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara telah menemukan penyebar isu TKA ilegal itu.

Dirinya tidak merasa adanya “serbuan” TKA ilegal. Dia menilai, jika hal itu benar terjadi, pasti akan dirasakan masyarakat.

“Kalian rasakan tidak? 10 juta orang. Kalau benar terjadi pasti di sentra-sentra, tidak ke daerah terpencil. Masa 10 juta tidak terasa sih. Orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, ngomong thank you saja tidak bisa,” ucapnya.

Saat ini pihaknya tengah mengembangkan aplikasi untuk melacak keberadaan warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Keberadaan WNA akan dilacak melalui barcode di paspor.

Aplikasi tersebut untuk meminimalisir adanya WNA yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat mencari WNA yang telah tinggal lebih dari 30 hari dengan menggunakan bebas visa kunjungan (BVK).

Yasonna mencontohkan, jika WNA ingin berkunjung ke suatu daerah menggunakan pesawat terbang, saat memesan tiket, ia harus memindai barcode yang tertera di paspor. Dengan demikian, keberadaan setiap WNA terdeteksi.

“Misalnya dia ke Bali. Tinggal kami cari dia di Bali kalau sudah masuk overstay,” ujar Yasonna.

Ia mengatakan, kebijakan bebas visa dapat terus diterapkan untuk mendongrak kunjungan dari turis mancanegara. Tak hanya di Indonesia, penerapan kebijakan bebas visa juga diterapkan oleh negara tetangga.

“Kebijakan bebas visa itu tujuannya untuk turisme, untuk meningkatkan arus turis. Masa Indonesia segede ini, indonesia yang begitu besar, banyak destinasi turisnya jumlah wisatawannya lebih kecil dari Malaysia,” kata Yasonna.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengklarifikasi isu terkait serbuan tenaga kerja China ke Indonesia. Jokowi membantah bahwa tenaga kerja asal China yang masuk ke Indonesia jumlahnya mencapai puluhan juta.

Jokowi menegaskan bahwa tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang. Menurutnya, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah TKI di negara lain.

Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang. (goek)