oleh

SMA/SMK Dikelola Pemprov, Risma Tingkatkan Kesejahteraan Guru SD dan SMP

SURABAYA – Alokasi anggaran Rp 200 miliar untuk pengembangan SMA/SMK di Surabaya akan digeser untuk SD dan SMP. Pemkot Surabaya juga akan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Wali Kota Tri Rismaharini mengatakan, akan menggunakan anggarannya SMA/SMK tahun depan. “Kita kembalikan untuk SD dan SMP tahun depan. Kemarin kan ada SMA, SD-SMP berbagi tapi sekarang SD-SMP bisa lebih cepat lagi,” kata Risma, Senin (21/8/2017).

Risma juga berencana menambah kesejahteraan guru. Namun, pihaknya belum tahu dalam bentuk apa yang akan diberikan pada guru SD dan SMP di Surabaya.

“Saya berencana untuk kesejahteraan guru. Kita masih hitung berapa kemampuan kita, tidak tahu bentuknya apa tapi sesuai aturan,” ujarnya.

Penambahan fasilitas dan merger SD dan SMP, sebut Risma, terus dilakukan karena minimnya tenaga guru di Surabaya.

“Kita usahakan yang berdekatan merger lalu lahan yang berdekatan untuk lapangan. Kita buat 3 lantai, SMP juga begitu,” ungkap dia.

Pada kesempatan itu, Risma juga menegaskan tidak bisa mengcover anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk anak SMA/SMK yang berpotensi putus sekolah. Sebab, kewenangan SMA/SMK dikelola Pemerintah Provinsi Jatim.

“Nggak bisa, aku nggak berani. Kejaksaan ngomong tidak bisa, ini melanggar kalau Pemkot Surabaya memaksa memasukkan bantuan,” ujarnya.

Pihaknya tidak ingin terjebak pada kekeliruan penganggaran yang berujung urusan hukum. Pemkot akan mentaati aturan pemerintah pusat terkait pengelolaan SMA/SMK yang sekarang ini dikelola penuh Pemprov Jatim.

Selama ini pihaknya tetap menampung keluhan masyarakat terkait kebutuhan pendidikan anak SMA/SMK di Surabaya. Keluhan yang ditampung telah dikirimkan ke Guberbur Jatim dan presiden.

Beberapa keluhan telah mendapat jawaban dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo melalui surat resmi. Tapi, Risma belum mengetahui mekanisme bantuan bagi anak Surabaya untuk pendidikan SMA/SMK itu.

“Sudah ada jawaban dari Pak Gubernur, tapi saya belum tahu teknis realisasinya. Selama ini saya tetap mendata kalau ada keluhan aku kirimkan ke Pak Gubernur dan Pak Presiden,” ungkapnya. (goek)

rekening gotong royong