JAKARTA — PDI Perjuangan mendorong dilaksanakannya lagi sistem pemilihan umum proporsional tertutup. Pasalnya, sistem proporsional tertutup itu dinilai lebih sederhana dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Arif Wibowo menegaskan, digunakannya lagi sistem proporsional tertutup bukan berarti Indonesia kembali ke masa lampau. Menurut Arif, setiap negara menganut sistem pemilu yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi dan manfaatnya bagi masyarakat di negara tersebut.

Indonesia, kata Arif, lebih cocok menggunakan sistem proporsional tertutup. “PDI Perjuangan melihat Indonesia lebih cocok dan bermanfaat dengan proporsional tertutup,” kata Arif Wibowo, kemarin.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) 4 Jawa Timur itu menjelaskan, dengan sistem proporsional tertutup, ada penyederhanaan dari pola kepartaian di Indonesia. Adanya penyederhanaan ini praktis membuat ongkos politik tidak terlalu mahal.

Selain itu, tambah Arif, sistem proporsional tertutup kompatibel dengan sistem presidensial yang dianut negara ini. PDI Perjuangan, ujarnya, bersama fraksi lain yang sudah menegaskan akan mendorong ke sistem proporsional tertutup akan memperjuangkan sistem ini.

Dia mengungkapkan, sudah ada komunikasi antarfraksi untuk kembali menggunakan sistem proporsional tertutup ini. Namun, baru tiga yang sudah menyatakan akan mendorong diberlakukannya sistem proporsional tertutup.

Selebihnya, imbuhnya, masih menyatakan mendalami kembali sistem proporsional tertutup ini. Namun, revisi Undang-Undang Pemilu untuk menggunakan kembali sistem proporsional tertutup sudah diajukan dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2016.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pemilu dengan sistem proporsional terbuka, atau mengedepankan suara terbanyak, membuat partai kesulitan untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi wakil rakyat. Pemilu dengan sistem proporsional terbuka itu hanya menghasilkan para wakil rakyat yang mampu mengeluarkan banyak uang untuk bisa menjadi wakil rakyat.

Sedangkan kader partai yang memiliki loyalitas tinggi kepada partai dan sudah lama berjuang di partai, akan kalah dengan orang yang mengandalkan uang untuk menjadi calon legislatif (caleg).

“Pemilu proporsional terbuka membuat partai tidak berdaya, sehingga menghasilkan wakil rakyat yang cenderung korup. Untuk itu kami akan berjuang membuat aturan baru pemilu dengan sistem proporsional tertutup sesuai dengan UUD kita,” tegas Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, untuk memperjuangkan adanya perubahan UU Pemilu dengan sistem proporsional tertutup, PDI Perjuangan sudah melakukan komunikasi dengan partai-partai yang memiliki kursi di DPR RI, termasuk dengan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra. PDI Perjuangan berharap partai-partai akan mendukung wacana tersebut di parlemen, sehingga pembahasan perubahan UU Pemilu akan lebih lancar. (goek/*)