SURABAYA – Pasangan Cagub-cawagub Jawa Timur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno menolak jika Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dinaikkan. Keduanya menilai, kenaikan SPP akan memicu kepanikan di masyarakat.

“Kami tidak setuju kenaikan itu, dan harus ditolak. Karena pasti para orangtua di masyarakat akan panik,” kata Gus Ipul kepada media di Kota Surabaya, Jumat (22/6/2018).

Rencana kenaikan SPP SMA/SMK Negeri itu diungkap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, beberapa waktu lalu. Ia mendapat laporan dari satuan-satuan kerja Pemkot Surabaya, bahwa banyak keluhan di masyarakat Surabaya memgenai kenaikan itu.

Menurut Risma, banyak siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek daring di sela-sela aktivitas belajar-mengajar. Para siswa tersebut lantas didata hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.

Gus Ipul berpendapat, dengan kekuatan belanja APBD 2018 sebesar Rp 30 triliun, mestinya Pemprov Jatim mampu membiayai SMA/SMK Negeri, tanpa memberatkan para orangtua wali murid.

Sebagai cagub, posisinya sebagai wakil gubernur non-aktif, karena harus cuti kampanye, membuat dirinya tidak bisa ikut cawe-cawe. Gus Ipul mengatakan, jika nanti sudah aktif lagi sebagai wagub, dia akan minta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk meninjau wacana kebijakan itu.

Bersama Cawagub Puti Guntur, dia telah menetapkan dalam visi-misinya, untuk menggratiskan SMA/SMK Negeri di seluruh Jawa Timur, jika terpilih dalam Pilkada Jatim 2018.

Selain itu, Gus Ipul-Puti juga berniat untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa miskin di SMA/SMK swasta dan madrasah.

“Dengan APBD Jawa Timur saat ini, dan mematuhi konstitusi dan undang-undang, dimana 20 persen dari APBD dipakai anggaran pendidikan, maka sebenarnya kita mampu untuk membebaskan biaya pendidikan,” ujarnya.

Dia memastikan, begitu dirinya dan Puti Guntur terpilih dalam Pilkada Jatim 27 Juni 2018, pihaknya segera menyusun rencana kebijakan yang konkret untuk pendidikan gratis. “Selesai kami dilantik, maka skema kebijakan pendidikan gratis itu bisa langsung diterapkan dan dinikmati warga Jawa Timur,” kata Gus Ipul.

Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno juga bersikap sama. Ia menolak wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK Negeri.

“Kami banyak mendengar keluhan warga masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang berbayar saat ini. Apalagi kalau sampai naik, betapa gelisahnya warga masyarakat,” kata Puti.

Dia mencontohkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dengan sejumlah kepala daerah lain, yang berani menempuh kebijakan pendidikan gratis di daerahnya.

“Bu Risma, Pak Anas, bisa membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri. Begitu pula Pemerintah Kota Blitar. Praktik kebijakan ini bisa diadopsi di level provinsi,” kata Puti.

Ketika SMA/SMK dikelola Pemerintah Kota dan Kabupaten, sesuai UU 20/2003 tentang Sisdiknas, banyak kepala daerah yang berani menempuh kebijakan pendidikan gratis.

Namun, sejak 2017, kebijakan itu berhenti. Sebab sesuai UU 23/2014, urusan SMA/SMK diambil-alih Pemprov Jatim. Peralihan itu kemudian diiringi penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk SMA/SMK Negeri. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS