MASALAH kedaulatan pangan menjadi salah satu prioritas yang akan dibenahi ketika PDI Perjuangan dipercaya memimpin republik ini. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Arif Budimanta, usai konferensi pers di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin.
“Program-program strategisnya adalah pembentukan bank petani, pembangunan infrastruktur pertanian terpadu, penguatan kelembagaan petani kecil,” kata Arif Budimanta.
Selama menjelaskan soal platform ekonomi PDI Perjuangan itu, Arif juga menyebutkan pembatasan alih guna tanah subur untuk kegiatan non-pertanian, dan pengembangan lahan pertanian baru di luar Jawa dan Bali. Berbagai program tersebut, menurut dia, akan sangat membantu petani menghadapi kebijakan World Trade Organization (WTO), yang mengharuskan anggotanya memangkas kepabeanan impor pangan.
“Kebijakan WTO itu, praktis membuat bahan makanan impor semakin membanjiri pasar Indonesia. Jadi, kita harus memperkuat sektor kedaulatan pangan,” tegasnya.
PDI Perjuangan, tambah Arif, juga berencana mengurangi subsidi minyak dan gas (Migas), yang di APBN 2014 ini jumlahnya membengkak hingga mencapai Rp 210,7 triliun. Pengurangan subsidi itu dilakukan dengan menggunakan sejumlah cara, di antaranya lewat transformasi BBM berbasis fosil ke BBM terbarukan.
Dia menegaskan, jika PDI Perjuangan menang, maka Indonesia akan mampu terbebas dari ketergantungan akan bahan bakar berbasis fosil, seperti minyak bumi dan batu bara. Ia menilai riset-riset soal bahan bakar terbarukan harus didukung sepenuhnya. Subsidi untuk energi, kata dia seharusnya bisa dialihkan untuk riset bahan bakar terbarukan.
“Kalau kita berhasil menerapkan bauran kebijakan energi untuk lima tahun kedepan, maka kita akan meninggalkan konsumsi BBM fosil,” ujarnya.
Pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga subsidi BBM perlahan bisa dikurangi. Saat ditanya mengapa selama ini pemerintah tidak melakukan hal itu, Arif menilai rentang birokrasi BBM yang panjang dan tidak efisien, membuat banyak kebocoran di sejumlah titik, sehingga uang yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efektif. (pri/*)
sumber foto: spi
