oleh

Seperti Ini, Saksi yang Disiapkan PDIP Untuk Pemilu Serentak 2019

PANGANDARAN – Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) 2019 berlangsung bersamaan.

PDI Perjuangan menyiapkan tiga orang saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk menghadapi pemilu serentak tersebut.

“Jadi memang harus tiga orang saksi. Sekarang bayangin kalau cuma satu dan dua, itu mereka jam 07.00 sampai jam 01.00 pagi tidak akan mampu,” kata Djarot, saat Safar Kebangsaan PDIP di Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (25/11/2018).

Dengan perhitungan waktu penghitungan yang cukup lama, ucap Djarot, maka diperlukan tiga saksi untuk mengawal satu TPS. Hal itu juga untuk mencegah potensi kecurangan pada saat penghitungan suara.

Djarot meminta para pengurus ranting merekrut saksi yang tegas dan berani. Sebab kecurangan kerap terjadi saat perhitungan suara sehingga saksi yang telah disiapkan dapat melawan jika terjadi hal tersebut.

“Saya suka saksi PDIP bawel, cerewet, bukan saksi yang kalau perhitungan tidur. Tapi yang cerewet kalau dicurangi cari saksi yang kita latih, yang kita didik terutama yang berani,” jelasnya.

“Kalau nggak berani, minggir. Berarti saksi yang kita taruh di TPS adalah saksi yang loyal, ikhlas, disiplin,” tambah dia.

Nantinya tiga saksi itu diatur secara bergantian saat berjaga. Saksi yang berjaga terakhir diutamakan saksi yang paling kuat lantaran perhitungan suara terakhir membutuhkan tenaga dan akan menjadi pertarungan yang kuat.

Saksi-saksi yang disiapkan oleh partai, tambah Djarot, juga merupakan kader berpengalaman yang sudah pernah menjalankan peran serupa di pesta demokrasi sebelum-sebelumnya sehingga tidak diragukan kualitasnya.

Mantan Wali Kota Blitar dua periode ini menjelaskan, 50 persen biaya saksi ditanggung calon anggota legislatif DPRD tingkat dua. Sedangkat untuk caleg tingkat provinsi 30 persen, dan caleg DPR RI 20 persen.

“Semakin ke atas makin kecil, karena kan’ jumlah Caleg tingkat II lebih banyak. Kalau DPR kan’ satu dapil (daerah pemilihan) cuma sepuluh. Makanya gotong royongnya begitu, biar adil,” terang Djarot. (goek)