JAKARTA  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Menurut Jokowi, semakin sering ke lapangan, dirinya semakin tahu dan sadar, bahwa di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Ini menjadi salah satu masalah yang menonjol dan dia rasakan saat memantau pembangunan proyek-proyek infrastruktur selama empat tahun terakhir.

Contohnya di Kalimantan, terdapat 19,3 persen tumpang tindih pemanfaatan lahan, bahkan sampai urusan tumpang tindih di perbatasan-perbatasan desa atau kecamatan.

Oleh sebab itu, dia berharap dengan Kebijakan Satu Peta (one map policy) yang diluncurkannya, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa diselesaikan.

“Saya semakin sadar negara kita terlalu banyak tumpang-tindih pemanfaatan lahan, di mana-mana urusannya itu. Dengan one map policy ini kami harapkan tumpang-tindih ini bisa selesai,” katanya.

Menurutnya, Kebijakan Satu Peta ini sudah lama disiapkan. Oleh karena itu dia menghargai dan sangat mengapresiasi upaya-upaya dalam mempercepat kebijakan ini.

Selain bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan, menurutnya, dengan Kebijakan Satu Peta akan membuat perencanaan pembangunan bisa lebih akurat. Bukan hanya berdasarkan data tetapi juga berdasarkan peta yang detail.

“Membangun irigasi misalnya, bendungannya ada di mana, irigasinya harus lewat mana, akan ketahuan semuanya. Begitu juga kepemilikan konsesi-konsesi akan kelihatan semuanya,” jelasnya.

Dia menyebut, Kebijakan Satu Peta ini bertahun-tahun tidak terealisasi, karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan dan ketakutan-ketakutan, serta kekhawatiran-kekhawatiran.

“Kalau saya enggak khawatir. Saya perintahkan sudah dua tahun ini. Nama-namanya akan kelihatan semuanya nanti, tapi yang bisa buka hanya saya,” ucap Jokowi seraya mengatakan, ke depan juga dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi ada izin lokasi.

Presiden menegaskan, pemerintah sudah berkomitmen Kebijakan Satu Peta ini harus jalan. Dia mengaku malu, kalau di era big data seperti sekarang ini, belum ada Kebijakan Satu Peta.

Kini dengan adanya Kebijakan Satu Peta, Jokowi menginginkan akan ada satu standar, satu referensi. Tidak seperti sekarang ini, satu kementerian punya peta sendiri.

“Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, yang intinya agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, agar ada kejelasan, dan ada konsistensi kita dalam membangun negara ini,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS