JEMBER – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkiti hewan ternak di Jember semakin bertambah. Dari data yang disajikan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember hingga 12 Januari 2025,  PMK di Kabupaten Jember mencapai 1.031 ekor.

Dan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember hanya dua kecamatan yang dilaporkan tak memiliki kasus PMK, yakni Kaliwates dan Sukorambi. Sementara sebaran PMK tertinggi ada di Kecamatan Tempurejo 271 hewan ternak terdampak, Bangsalsari 123 hewan ternak terdampak, dan Ambulu 80 hewan terdampak.

Akibat banyaknya jumlah sapi yang terkena PMK ini membuat Komisi B DPRD Jember mendesak pengaktifan status KLB (Kondisi Luar Biasa) dan penutupan sementara pasar hewan.

“Kami minta dinas melakukan kajian untuk dilaporkan kepada bupati agar ini masuk dalam situasi yang khusus, yaitu KLB,” kata Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto, usai rapat dengar pendapat dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, di gedung DPRD Jl Kalimantan 86, Senin (13/1/2025).

Selain itu, politisi banteng ini juga minta agar pasar-pasar hewan di Kabupaten Jember ditutup sementara waktu.

“Kami sebenarnya juga memikirkan dampak ekonominya. Namun ada hal yang harus kita lakukan agar hewan-hewan ternak yang terpapar itu bisa dilokalisir. Sebab dari informasi yang kami terima dikhawatirkan ternak-ternak dari kabupaten lain yang belum terdetesi PMK akan masuk dan itu malah akan menambah penyebaran penyakit itu,” ujarnya.

Masih kata Chandra, selain meminta status KLB dan penutupan sementara pasar hewan, Komisi B juga meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan agar menggunakan anggaran Rp 2,4 miliar dalam APBD 2025 untuk membeli vaksin.

Pemenuhan vaksin dengan biaya sendiri mutlak dilakukan, karena Jember hanya kebagian jatah 4.750 dosis vaksin dari Pemprov Jatim, yang sebagian disuntikkan untuk 178 ekor domba dan kambing.

Sementara jumlah ternak di Jember mencapai ratusan ribu ekor. Terbanyak adalah sapi potong, yakni 273.019 ekor, diikuti domba sebanyak 87.614 ekor dan kambing sebanyak 59.151 ekor.

“Hari ini masih belum ada kabar kembali apakah Jember nanti akan mendapatkan vaksin lagi,” ungkap Candra.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember Andi Prastowo memandang belum perlu status KLB. Hal itu didasarkan pada melihat persentase populasi dengan yang terdampak.

Apalagi pemerintah pusat tidak menetapkan status KLB juga karena banyaknya sapi yang sudah tervaksin.

“Kami juga berpedoman dengan Dinas Peternakan Provinsi yang tidak mengeluarkan KLB,” kata Andi.

Terkait penutupan sementara pasar hewan, Andi tidak ingin terburu-buru menyetujuinya. Menurutnya dibutuhkan analisis dulu, terkait perlu atau tidaknya penutupan pasar.

Sekadar tambahan informasi, dari data yang ada, 650 ekor sapi yang terjangkit pada Desember 2024.  Tetapi 53 ekor sapi di antaranya sembuh, 22 ekor dipotong paksa atau dimusnahkan, dan 61 ekor mati.

Sementara itu pada Januari 2025, 381 ekor sakit, 110 ekor sembuh, 3 ekor dipotong paksa atau dimusnahkan, dan 17 ekor mati. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS