KOTA BLITAR – Wali Kota Blitar Moch Samanhudi Anwar mengatakan, ada kesalahan persepsi pihak sekolah terhadap Permendikbud No 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kesalahan persepsi itu membuat pihak sekolah takut membayar gaji guru honorer, karena status para guru honorer yang belum ada payung hukumnya

Dampaknya, ratusan guru honorer di Kota Blitar belum menerima gaji selama 4 bulan sejak tahun 2017, sehingga membuat mereka resah dan menggelar unjuk rasa Kamis lalu.

Samanhudi mengatakan, pihaknya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena memang permendikbud itu merupakan juknis baru. Persoalan semacam ini, sebutnya, terjadi di seluruh Indonesia karena sekolah takut dengan Permendikbud No 8/2017 itu.

“Selama ini ada kesalahan pemahaman aturan. Khususnya dalam halaman 52 huruf a, itu diperuntukkan bagi guru honorer setingkat SMA pasca pengelolaannya diambil alih pemprov. Sementara untuk guru honorer SD sampai SMP bisa dibayarkan dengan dana BOS,” katanya, kemarin.

Dalam Permendikbud No 8/2017, jelas Samanhudi, diatur bahwa dana BOS diperbolehkan untuk membayar gaji tenaga honorer dengan catatan tidak boleh lebih dari 15%.

Untuk itu wali kota yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan setempat ini memberanikan diri menginstruksikan pihak sekolah secepatnya mencairkan dana BOS untuk membayar gaji para guru honorer tersebut.

“Mei nanti harus dirapel empat bulan. Itu hak mereka, agar bisa maksimal memberikan pendidikan bagi anak-anak kita,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi aturan terkait status para guru honorer, tambahnya, tahun depan semua guru honorer harus mendapatkan SK wali kota.

“Saat ini masih sekitar 50% yang sudah dapat SK saya. Tahun depan, semua guru honorer harus mendapat SK wali kota agar payung hukum mereka jelas saat mendapatkan haknya,” tegasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS