SURABAYA – Wali Kota Tri Rismaharini memperketat perizinan para pekerja asing yang bekerja di Surabaya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya pekerja asing ilegal.

Saat ini, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk memperketat pengawasan pekerja asing. Misalnya, dengan pihak Imigrasi, dan kepolisian.

Salah satu proses pengawasan yang akan dilakukan, dengan cara meneliti lebih detail dokumen para WNA yang ada di Surabaya. Tepatnya, dengan memeriksa apakah WNA itu menggunakan visa-nya secara tepat, atau menyalahi aturan.

“Dokumennya akan kami periksa lebih ketat lagi. Kalau memang mau bekerja, izinnya ya harus bekerja. Tapi kami akan minta dia melengkapi dokumennya,” kata Risma, Sabtu (24/12/2016).

Para pekerja asing atau WNA tersebut memiliki kewajiban untuk melengkapi dokumennya. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka mereka akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring).

Tahun ini, imbuh Risma, pihaknya telah mendeportasi 143 warga asing di Surabaya. Dia mengungkapkan, mereka dideportasi karena berbagai masalah.

Terkait perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2016, Risma mengajak semua lapisan masyarakat turut menjaga keamanan dan ketertiban selama libur panjang akhir tahun.

Sebagai langkah antisipasi, kader PDI Perjuangan ini telah mengeluarkan surat edaran. Isinya, tak hanya mewaspadai potensi aksi terorisme, melainkan juga antisipasi bahaya kebakaran.

Menurut Risma, warga diimbau aktif mengamankan wilayahnya masing-masing. Bilamana dijumpai potensi gangguan, warga diharapkan segera melapor kepada pihak berwajib.

Selain itu, tamu yang menginap lebih dari satu hari dikenakan wajib lapor kepada RT/RW setempat.

Risma menegaskan, saat malam pergantian tahun di Surabaya tidak ada car free night.

“Ya karena terlalu berat untuk penjagaan petugas keamanannya. Lebih baik petugas keamanan kami fokuskan di obyek-obyek strategis saja, jadi tidak ada car free night,” ucapnya.(goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS