SURABAYA – Wali Kota Tri Rismaharini tidak ingin kembali kehilangan aset milik Pemkot Surabaya. Untuk itu, Risma pun membentuk tim lintas instansi untuk penyelamatan aset.

Pembentukan tim penyelamat aset negara ini dilakukan dengan menggandeng sejumlah lembaga negara. Tim akan bekerja menyelamatkan aset-aset milik Pemkot Surabaya yang terancam lepas.

Rencana pembentukan tim penyelamat aset ini disampaikan Tri Rismaharini usai bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan Alisyah, kemarin. Menurut Risma, Kajari Surabaya menyarankan untuk bentuk tim penyelamatan aset.

“Ini tim bersama. Kalau perlu, dari DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dan BPN (Badan Pertahanan Nasional) juga kami ajak,” kata Risma.

Risma mengatakan tim penyelamatan aset itu dibentuk untuk menghadang pihak-pihak yang ingin menduduki aset pemkot. “Orang yang memiliki keinginan jelek, tidak akan mudah,” ujar Risma.

Dia menyebutkan, upaya sertifikasi aset-aset Pemkot Surabaya yang jumlahnya banyak, membutuhkan waktu. Sebab, dalam sertifikasi dibutuhkan sejumlah proses, seperti pengukuran aset.

Pada periode inilah aset pemkot rawan diambil pihak lain. Bahkan, meskipun sertifikat sudah atas nama Pemkot Surabaya, aset itu masih bisa lepas.

Tim ini diharapkan dapat menyelamatkan aset pemkot secara maksimal. “Bila perlu datanya akan kami buka sehingga orang tahu yang mana asetnya pemkot dan akan bisa dijaga bersama-sama,” katanya.

Pemkot Surabaya merinci total tujuh aset yang bermasalah, yakni Gelora Pancasila, Waduk Wiyung, dua aset PDAM di Jalan Prof Dr Moestopo dan Jalan Basuki Rahmat, sengketa aset di Jalan Upajiwa, kolam renang Brantas, PT STAR, dan PT Abu Tohir.

Selain itu, Pemkot sedang bersiap menghadapi gugatan terhadap asetnya yang lain, yakni Taman Makam Pahlawan Jalan Mayjen Soengkono dan kantor Satpol PP di Jalan Jaksa Agung Suprapto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS