Jumat
04 September 2026 | 12 : 41

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Rieke Tuntut Menteri Perdagangan Minta Maaf

pdip-jatim-rieke-d-p

pdip-jatim-rieke-d-pJAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka memprotes pernyataan Menteri Perdagangan Thomas Lembong soal ‘ekspor orang’ sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

Rieke menyebut, paradigma berpikir seperti yang disampaikan menteri perdagangan tersebut sebagai kekeliruan, karena itu sama artinya pengiriman TKI mendorong perdagangan manusia. Sementara, jelas dia, praktik human trafficking merupakan kejahatan kemanusiaan yang menjadi perlawanan bersama dunia.

“Jika seorang menteri menyatakan hal seperti itu, maka dapat diasumsikan pemerintah melegalkan dan mendorong perdagangan manusia,” kata Rieke Diah Pitaloka, Rabu (8/6/2016).

Menurut Rieke, tanggal 1 Juni 2016 di acara Rakernas Kadin di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, menteri perdagangan mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tidak melulu ekspor barang.

Thomas Lembong mengatakan, definisi ekspor mesti diperlebar untuk juga ekspor orang. Remitensi TKI selama ini USD 10 miliar per tahun, kata Thomas, dan kalau digolongkan ke jasa ekspor maka bisa jadi ekspor terbesar ketiga di sektor non-migas.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan menteri perdagangan, Rabu (8/6/2016), Rieke pun mengonfirmasi langsung soal itu. “Dan menteri perdagangan mengakui mengeluarkan pernyataan tersebut,” ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut, dia menilai menteri perdagangan telah mengangap bahwa rakyat yang bekerja sebagai TKI tak lebih sekadar barang dagangan dalam praktik ekspor. Rieke menilai pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Pengiriman TKI tidak dapat disamakan dengan ekspor barang. Dalam postur anggaran pun pos remitens TKI berada pada pos berbeda dengan devisa hasil ekspor barang,” ujarnya.

Kalau pun terjadi pengiriman rakyat untuk bekerja di luar negeri, tambah dia, hal itu tidak bisa dipandang sebagai semata keuntungan ekonomi layaknya ekspor impor barang.

“Karena itu, saya mendesak menteri perdagangan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya TKI dan keluarganya, serta mencabut pernyataannya tersebut,” tegas Rieke. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Jatim Ingatkan Tambahan Rp1,235 T Jangan Berujung SiLPA

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar tidak ...
KRONIK

Madura Berselawat, Bupati Fauzi Berharap Berdampak Positif bagi Pembangunan

SUMENEP – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama masyarakat mengikuti ...
KRONIK

Bupati Lukman: Jabatan Kepala Sekolah Itu Amanah Besar, Muaranya Harus untuk Kepentingan Anak

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menekankan pentingnya kebersamaan seluruh elemen pendidikan agar setiap ...
LEGISLATIF

DPRD Magetan Boyong Peternak ke DPR RI dan Kementan Terkait Anjloknya Harga Telur

MAGETAN — Komisi B DPRD Kabupaten Magetan memboyong perwakilan peternak dan koperasi peternak daerah bertolak ke ...
KRONIK

Bupati Jember Tawarkan Tenaga Ahli, Widarto: Persoalan DPRD Bukan Kemampuan Anggota

JEMBER – Wacana Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberikan tenaga ahli kepada setiap anggota DPRD justru ...
LEGISLATIF

Desil Tak Akurat, Zulham Soroti Warga Miskin hingga Disabilitas di Malang Kehilangan Bansos

MALANG – Ketidakakuratan klasifikasi tingkat kesejahteraan atau desil membuat sejumlah warga miskin dan kelompok ...