JAKARTA – Djarot Saiful Hidayat akhirnya dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Kamis (15/6/2017).

Kader PDI Perjuangan ini akan menjabat hingga Oktober 2017, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diberhentikan karena statusnya sebagai narapidana.

Pelantikan Djarot dihadiri Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo SH, dan unsur pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Usai pelantikan, Djarot menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan program-program yang sudah diletakkan oleh gubernur sebelumnya sampai dengan Oktober mendatang.

“Kita tinggal menuntaskan beberapa program yang tersisa, karena antara Pak Jokowi, Pak Basuki, dan saya, menjadi satu kesatuan, ada kesinambungan yang harus dituntaskan,” kata Djarot.

Dia menyebutkan, Jokowi saat menjadi Gubernur DKI telah memberikan landasan pembangunan di Jakarta, yang kemudian diteruskan dan dipercepat oleh Ahok. Sehingga sekarang  sudah memberikan standar tata pemerintahan di Jakarta. “Standarnya cukup tinggi,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Blitar dua periode ini mengaku sudah berkali-kali berdiskusi dengan Ahok, dan pesan Ahok adalah segera tuntaskan, standar yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat.

“Beliau berpesan agar tingkat kepuasan masyarakat yang sudah di atas 70% tolong tetap dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan,” ungkap Djarot.

Oleh karena itu, lanjutnya, selama empat bulan tersisa ini, dirinya harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih fokus, untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai.

Dia menunjuk contoh Jak Grosir dan Jak Mart, yang harus segera diselesaikan untuk menstabilkan harga.

Selain itu, Djarot akan mempertahankan pelayanan di Pemprov DKI yang berbasis teknologi. “Sampai sekarang kita masih akan datang ke rumah masing-masing dengan AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) dan PTSP. Semua layanan harus cashless,” tegasnya.

Prioritas terakhir, menurut Djarot, adalah menyelesaikan APBDaerah Perubahan Tahun 2017 karena ini menjadi mandat dan tanggung jawab dirinya, sambil meletakkan dasar 2018 untuk RAPBD yang nanti akan dilaksanakan pemerintah berikutnya.

“Tapi sistemnya kita bakukan, tetap dengan sistem elektronik budgeting. Entah itu e-Planning, e-Budgeting, e-Busrenbang, sampai dengan e-Kompone. Dan kita akan masukkan seluruh kebutuhan Jakarta ke dalam e-Catalog, sehingga diharapkan tidak lagi kita proses korupsi, semuanya transparan dan terbuka ini,” papar Djarot.

Hal yang tidak bisa diselesaikan sampai Oktober, menurutnya, ada program yang memang dirancang selesai 2019-2022, misalnya LRT, MRT, normalisasi sungai, tanggul laut (NCICD).

“Itu adalah beberapa program yang memang harus diselesaikan secara berlanjut. Kita harusnya menjaga dan membangun keberlanjutan ini. Termasuk juga penataan kawasan melalui pembangunan rusun masih akan berlanjut,” terang dia.

Bagaimanapun juga, imbuh Djarot, prinsip menata pemukiman di Jakarta harus dilakukan secara vertikal, tidak bisa horizontal. “Tidak mungkin pemerintah membangun rumah tapak. Tetap kita akan bangun rumah susun untuk menormalisasi atau memindahkan kawasan yang kumuh dan tidak sesuai dengan fungsi huniannya,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS