Rabu
16 Juli 2025 | 10 : 24

Repdem Kecam Pelarangan Perayaan Natal di Sabuga Bandung

pdip-jatim-wanto-sugito-repdem

JAKARTA – Ketua DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Wanto Sugito menilai adanya kelompok intoleran yang semakin terorganisasi untuk merusak kebhinekaan yang menjadi konsensus berdirinya bangsa.

Menurut Wanto, sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan, Repdem mengecam pelarangan kegiatan ibadah perayaan Natal di gedung Sabuga ITB, Bandung (6/12/2016) oleh sekelompok massa.

Mantan aktivis 98 itu berharap, negara segera hadir mengatasi dengan tegas kelompok tersebut.

Wanto menyatakan, Pancasila merupakan ideologi bangsa. Spirit dilahirkan Pancasila 1 juni oleh Bung Karno tentang 5 sila kebangsaan, internasionalisme/perikemanusiaan, demokrasi mufakat, keadilan sosial serta Ketuhanan yang berkebudayaan.

“Ke-lima sila itu jika diserap menjadi ekasila, yakni goyong royong, harusnya menjadi pegangan komponen masyarakat, yang tentunya bangsa ini berdiri di atas semua golongan,” tegas Wanto, Kamis (7/12/2016).

Dia menambahkan, gotong royong merupakan serapan ekasila dari filosofi lahirnya Pancasila 1 Juni. Bahwa kebangsaan dan nasionalisme kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa gotong royong membangun Indonesia yang kuat di atas semua perbedaan.

Wanto menyebutkan, dengan Bhineka Tunggal Ika-lah sampai saat ini sebuah bangsa terus berdiri tegak. Jika ada yang merusak kebhinekaan, jelasnya, tentu kelompok itu harus diwaspadai.

“Demokrasi/mufakat bukan bermakna mayoritas menindas minoritas,” papar alumnus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ini.

Semua kelompok bangsa, tambah dia, harus menghargai, khususnya dalam perayaan hari-besar keagamaan yang disakralkan setiap tahunnya. Seperti Ibadah Natal, Idul Fitri dan Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, Isra’ Mi’raj, Waisak, Galungan, Imlek, dan lainnya.

Pihaknya berharap polisi menindak tegas pelaku pembubaran kegiatan ibadah perayaan Natal di gedung Sabuga ITB, Bandung. Karena perbuatan merintangi kegiatan keagamaan, terangnya, adalah perbuatan pidana.

Pasal 175 KUHP, papar Wanto, menyebutkan,  bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Mbak Nia Ajak Masyarakat Rutin Konsumsi Ikan, Cegah Stunting dan Dukung Kecerdasan Anak

SUMENEP – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, mengajak masyarakat untuk lebih rutin ...
KRONIK

Desa Lunasi PBB 100 Persen, Bupati Lukman Siapkan Insentif Pembangunan

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyapa masyarakat untuk mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli ...
KRONIK

Harkopnas, Untari Launching 281 Koperasi Desa Merah Putih di Bangkalan

BANGKALAN – Penasihat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno melaunching ...
EKSEKUTIF

MoU Lamongan – Pulau Morotai, Saling Tukar Produk Pertanian hingga UMKM

LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan ...
LEGISLATIF

Berpotensi Jadi Penyumbang Bocornya PAD, DPRD Jember Awasi Izin Papan Reklame

JEMBER – Papan reklame di Kabupaten Jember berpotensi mengakibatkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ...
LEGISLATIF

Eri Irawan: Yekape Harus Mampu Jadi Pemain Signifikan yang Mewarnai Dinamika Pasar Properti

SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menyambut baik transformasi PT Yekape Surabaya menjadi badan usaha milik daerah ...