JAKARTA – Banyuwangi ditetapkan menjadi pilot project penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (Bansos) secara nasional. Untuk finalisasi program tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, diundang mengikuti rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Rakor dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri. Yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.

Hadir pula Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum Edward Omar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah lembaga terkait.

Program tersebut akan diluncurkan perdana pada September 2025, dan Banyuwangi yang akan menjadi pilot project.

Bupati Ipuk menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.

“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama,” ujar Ipuk.

“Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk mendukung program tersebut, Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung.

“Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” jelas Ipuk.

Sistem digital Bansos dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

Menurut Luhut Binsar Panjaitan, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

“Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS