oleh

Rakernas Isyaratkan Amandemen

pdip-jatim-ahmad-basarah-pra-rakernasJAKARTA – Rakernas PDI Perjuangan I Tahun 2016, yang mengambil tema ini Mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya, mengisyaratkan keinginan politik yang sangat kuat untuk melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945.

“Sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 yang asli, MPR mempunyai kewenangan menetapkan garis besar haluan negara. PDI Perjuangan memang ingin melahirkan kembali garis besar haluan Negara melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana seperti yang digagas Bung Karno. Ada dua scenario untuk mewujudkan hal itu, pertama scenario amandemen UUD 1945. Dan yang kedua, merevisi undang undang yang ada. Seperti UU MD3 dan UU P3 “ kata Ahmad Basarah, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam konferensi pers disela persiapan Rakernas I 2015, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, 9 Januari 2016.

Menurut Basarah, selama ini, di era reformasi usai pemerintahan Megawati yang berakhir 2004, MPR telah melucuti dirinya, sehingga kewenangan menetapkan GBHN bukan lagi menjadi kewenangan MPR. Sehingga, menurut Basyarah, tidak ada lagi visi Negara dalam visi Presiden ataupun kepala pemerintahan di di daerah, yang ada adalah visi misi pribadi atau kelompok. “ Tidak ada lagi kehendak Negara dalam visi misi pemerintahan seprti yang tertuang dalam RPJM (Rencana Pembanguan Jangka Menengah ) lima tahunan yang dimiliki pemerintah. “ kata Basarah tenatang hilangnya haluan negara dalam visi misi suatu pemerintah.

Namun demikian, dia mengakui bahwa ada kendala yang cukup berat untuk melakukan suatu amamdemen undang undang dasar. Banyak persyaratan yang diperlukan untuk itu yaitu, persyaratan konstitusional dan persyaratan politik.

“Harus ada suasana politik solid serta kerukunan nasional yang kuat untuk melakukan amandemen. Sehingga tidak terjadi politik transaksional yang merusak cita cita bersama “ jelasnya.

Sampai sejauh ini, Basarah juga belum bisa mengatakan apakah amandemen ini akan menjadi salah satu rekomendasi yang diputuskan dalam Rakernas ini.

“Revisi undang undang itu adalah opsi yang masih dikaji. Tetapi, soal amandemen, belum bisa diputuskan. Kita ikuti saja dalam Rakernas nanti,” ujarnya.

Apa yang dikatakan Basarah tampaknya akan gayung bersambut. Hal ini terlihat dari tekad sejumlah kader PDI Perjuangan Jawa Timur dalam Rakorda 8 Januari 2016, yang bertekad mendukung penuh terwujudnya Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

“Kita menginginkan GBHN, tetapi bukan GBHN-nya Orde Baru. Tetapi haluan negara dalam konsep Pembangunan Nasional Semesta Berencana “ kata Kusnadi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Amandemen atau revisi. Keduanya masih menyisakan sejumlah permasalah yang memerlukan perjuangan politik yang cukup panjang dan berliku. Tetapi, sebuah haluan Negara adalah sebuah kebutuhan politik seperti yang dicita citakan oleh para pendiri bangsa ini dalam mukadimah Undang Undang Dasar 1945 (guh)