SURABAYA – Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno, menegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa (nation character building) harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pendidikan nasional. Penegasan tersebut disampaikan saat membahas arah pembangunan pendidikan di Jawa Timur.
Menurut Puti, berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pembentukan karakter peserta didik. Karena itu, kebijakan pendidikan ke depan tidak boleh hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga harus menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama.
“Berbagai masalah yang kita temui bermuara pada pendidikan karakter. Ini harus benar-benar menjadi perhatian bersama dan diwujudkan dalam kebijakan ke depan di Komisi X, baik melalui kebijakan pemerintah maupun pembentukan undang-undang,” tegas Puti saat ditemui di Kantor Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Senin (23/2/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I tersebut menilai penguatan karakter perlu diwujudkan melalui aktivasi kembali ruang-ruang pembinaan siswa di sekolah.
Beberapa di antaranya meliputi kegiatan kepramukaan sebagai sarana pembentukan kedisiplinan dan kepemimpinan, penguatan muatan lokal untuk menanamkan nilai budaya daerah, serta revitalisasi pendidikan budi pekerti sebagai fondasi etika generasi muda.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap peran guru dalam proses pembinaan siswa. Menurutnya, ketegasan guru dalam mendisiplinkan peserta didik tidak seharusnya langsung dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan bagian integral dari proses pendidikan.
“Keluarga juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk akhlak dan etika anak, agar lahir generasi yang kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sopan santun,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Selain isu karakter, Puti turut menyoroti tantangan lain dalam sektor pendidikan, yakni menurunnya angka partisipasi pendidikan pada jenjang menengah hingga perguruan tinggi di Jawa Timur. Meski angka partisipasi pendidikan dasar tergolong baik, penurunan pada level SMA/SMK dan pendidikan tinggi dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Sebagai provinsi dengan kawasan industri berskala nasional, Jawa Timur memiliki peluang besar dalam penyerapan tenaga kerja muda. Namun demikian, Puti melihat masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Saya melihat belum ada link and match yang optimal antara lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi dengan dunia usaha di Jawa Timur,” ungkap cucu sang Proklamator Bung Karno tersebut.
Karena itu, ia mendorong penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar kurikulum pendidikan semakin adaptif terhadap kebutuhan industri, sehingga lulusan asal Jawa Timur memiliki kesiapan lebih baik untuk memasuki dunia kerja. (yols/pr)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS










