JAKARTA – Komisi IX DPR RI menilai rencana penyesuaian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program tersebut di tengah tekanan fiskal.

Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengatakan kebijakan itu perlu dilihat secara proporsional, mengingat kondisi ekonomi global yang berdampak pada ruang fiskal negara.

“Penyesuaian ini penting agar program tetap berjalan berkelanjutan. Hasil efisiensi juga bisa dialihkan untuk menjaga daya beli masyarakat, misalnya meredam dampak kenaikan harga energi,” ujar Pulung, Kamis (26/3/2026).

Ia menambahkan, target ambisius pemerintah dalam program MBG patut diapresiasi, namun implementasinya harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal nasional.

Selain aspek anggaran, Pulung menekankan pentingnya menjaga kualitas program. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan operasional dapur MBG agar standar gizi tetap terjaga.

“Program ini harus tetap berkualitas. Pengawasan perlu diperkuat dan masyarakat juga harus dilibatkan,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.

Menurutnya, program sebesar MBG membutuhkan ruang evaluasi terbuka agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan rencana efisiensi MBG melalui pengurangan frekuensi pemberian dari enam hari menjadi lima hari per pekan. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun mulai 2026.

Ia menyebut, langkah efisiensi tersebut merupakan inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai respons atas dinamika ekonomi global yang memengaruhi kondisi fiskal nasional. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS