JAKARTA – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, subsidi energi seperti listik, bahan bakar minyak dan gas elpiji akan diintegrasikan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurut Puan, pengintegrasian dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

Integrasi subsidi energi dengan program KKS itu, sebutnya, menyangkut empat undang-undang (UU). Yakni UU Migas, UU Kelistrikan, UU Fakir Miskin dan UU Kesejahteraan Sosial. Keempat UU ini, ujarnya, harus disinkronkan dulu

“Apakah kemudian kalau diintegrasikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera itu kemudian tidak ada implikasi untuk secara teknis akan menyalahi undang-undang. Karena memang pelaksanaannya inikan sesuai undang-undang yang berbeda,” kata Puan, kemarin.

Pengintegrasian ini dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Integrasi ini, lanjutnya, harus dikaji kembali antara kementerian ESDM, PLN, dan Kementerian Sosial. Dalam waktu singkat, tambhanya, akan dilakukan rakor dan ratas untuk membahas hal tersebut.

“Jadi apakah itu bentuknya tetap barang atau bantuan itu bersifat uang yang diberikan melalui sistem perbankan, ini tentu saja tidak serta merta kita lakukan perubahan tersebut. Perlu kajian dan masa transisi yang benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat tidak dirugikan,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, integrasi ini baru bisa diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

“Menteri Keuangan pun sudah menghitung bagaimana nantinya berkaitan dengan anggaran itu agar nanti tidak membebani anggaran APBN 2018,” jelas dia.

Saat ratas, Jokowi menekankan bahwa kebijakan subsidi energi bagi masyarakat tidak mampu menjadi fokus pemerintah. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM dan elpiji 3 kilogram sebesar Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun.

Jokowi menekankan bahwa subsidi tersebut harus tepat sasaran atau benar-benar ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.

Dia minta penyaluran subsidi energi ini bisa diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama program KKS yang sudah berjalan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS