SEMARANG – Fraksi PDI Perjuangan konsisten mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebagai bentuk demokrasi yang baik. Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Puan Maharani usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Kader Madya DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah di Hotel Gumaya Semarang, Jumat (5/9/2014).

Menurut Puan, sampai sekarang RUU Pilkada masih dibahas di DPR. PDI Perjuangan, sebutnya, sejak awal bersikap tetap ingin pilkada dilaksanakan secara langsung dan tidak dipilih melalui DPRD.

Dia mengaku heran dengan sikap tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni PAN, Partai Gerindra, dan Partai Golkar terkait RUU Pilkada. Sebelumnya, ketiga parpol itu menolak rencana pemerintah yang menginginkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Sekarang, ketuga parpol itu setuju dengan pilkada tak langsung.

Puan berpendapat, mengubah sesuatu hal yang sudah diputuskan bersama itu bukan hanya kemudian setuju atau tidak setuju atau langsung menjadi tidak langsung. Tapi harus dilihat dari dampaknya pada masyarakat dan apa yang akan terjadi di lapangan.

“Kalau alasannya menolak pelaksanaan pilkada secara langsung itu karena efisiensi biaya, apakah hal itu menjamin kalau pilkada kembali dilakukan melalui DPRD akan lebih efisien,” kata Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Terpisah, Presiden terpilih Joko Widodo juga mengkritik manuver politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih di parlemen terkait pembahasan RUU Pilkada. “Mundur namanya. Kita sudah pilkada langsung kok sekarang malah mundur lagi dipilih DPRD,” ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta.

Jokowi mengatakan, jika manuver dilakukan dengan alasan adanya kekurangan dalam proses pemilihan umum, solusinya bukan pilkada dikembalikan ke DPRD. Seharusnya, semua pihak berusaha agar pemilu berlangsung dengan baik. “Kalau ada yang kurang-kurang, ya diperbaiki, bukan malah balik kayak dulu lagi,” ujar dia.

Jokowi menegaskan, pilkada langsung merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Hal itu dianggap Jokowi tak bisa diganggu gugat. Meski demikian, Jokowi menyerahkan manuver politik Koalisi Merah Putih tersebut ke dinamika parlemen, dan tak mau ikut campur dalam urusan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyatakan pesimis kualitas pemimpin daerah di masa mendatang jika benar Pilkada diselenggarakan lewat DPRD. Dia memprediksi, sosok sekaliber Gubernur DKI Joko Widodo‎, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, atau juga sosok seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) bakal tak muncul lagi.

“‎Indonesia belum saatnya menyelenggarakan Pilkada tak langsung. Indeks korupsi masih buruk. Politisi paling banyak korupnya. Para elite parpol akan cenderung mengutamakan dirinya sendiri‎,” ujar Eva.

Menurutnya, usulan pilkada tak langsung alias lewat DPRD dinilai prematur lantaran realitas politik masih belum siap. Realitas politik rawan KKN inilah yang mendasari tercetusnya ide penyelenggaraan Pilkada langsung bersamaan munculnya gerakan reformasi belasan tahun lalu.

“‎Usul tersebut melawan amanat reformasi. Harusnya dilihat catatan mengapa dulu reformasi menghendaki pemilihan langsung, alasan-alasan tersebut masih relevan. KKN juga masih menjadi persoalan serius, partai politik juga belum akuntabel, rakyat masih menginginkan sumber-sumber pemimpin dari luar parpol. Faktanya kandidat-kandidat independen juga banyak yang menang,” paparnya. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS