231 pembaca
JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pihaknya berkomitmen membuka ruang partisipasi bagi masyarakat Indonesia dalam setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).
“Menjadi komitmen DPR RI dalam setiap pembahasan RUU untuk membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam memberikan aspirasi, kritik, dan masukan agar kualitas produk legislasi memiliki legitimasi yang kuat,” kata Puan.
Itu dia sampaikan dalam pidato laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2019-2020 pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Di rapat paripurna yang juga menyambut ulang tahun ke-75 DPR RI tersebut, Puan juga menyatakan bahwa komitmen kinerja legislasi DPR tak berkurang meski terdampak pandemi Covid-19.
Menurut lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tersebut, DPR RI telah beradaptasi dengan kondisi pandemi global dan menerapkan protokol kesehatan ketat sehingga bisa tetap menjalankan fungsi legislasinya.
“DPR RI telah menetapkan 248 RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan 37 RUU Prioritas Tahun 2020 sebagai Prioritas RUU hasil penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19,” urai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI tersebut.
Namun, menurut Puan, kinerja legislasi DPR RI tak semestinya cuma diukur lewat kuantitas UU yang dihasilkan, melainkan dari kualitas produk legislasi itu sendiri.
Demi produk legislasi yang berkualitas inilah hingga kemudian dinamika perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU sampai pada tingkat pengambilan keputusan kerap terjadi.
“Ini menunjukkan bahwa DPR RI bukanlah sekadar menjadi “tukang stempel” pada RUU untuk menjadi UU. DPR RI berkomitmen menjalankan tugas legislasi dengan prinsip demokrasi yang berkeadaban, berlandaskan pada Pancasila,” tegasnya.
“Selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, produk legislasi juga harus dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan religi,” ujar Puan. (goek)
