BANYUWANGI – Ketua DPR RI Puan Maharani minta aparat pemerintah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.
“Tugas dan fungsi kita adalah melayani masyarakat. Kalau masyarakat sudah puas, artinya kerja kita sudah benar,” ucap Puan, saat kunjungan kerja di Kabupaten Banyuwangi, Senin (1/3/2021).
Lokasi pertama yang didatangi Puan dalam kunjungan kerjanya di Banyuwangi adalah Balai Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari.
Puan didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, melihat langsung bagaimana aparat desa melayani berbagai kebutuhan masyarakat lewat aplikasi Sekawan.
Kepala Desa Sukojati Untung Suripno menjelaskan, dalam aplikasi Sekawan terdapat 24 jenis pelayanan dari pengurusan akta lahir hingga akta kematian. “Semua hanya dalam waktu lima menit, jadi. Termasuk pembuatan KTP elektronik,” ungkap Untung.
Setelah itu, Puan menginspeksi sistem pelayanan publik di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi. Puan menyaksikan data kependudukan dan sistem pengawasan yang semuanya terintegrasi secara digital.
Sistem tersebut menyediakan fitur untuk melihat jumlah warga miskin dan data warga yang sudah mendapat bantuan sosial secara realtime.
Selain itu, penggunaan Dana Desa, dan seluruh proyek yang menggunakan Dana Desa dapat lebih mudah diawasi, dan dipantau perkembangan pembangunannya.
“Jadi kalau ada penyelewengan bisa diantisipasi sejak dini,” ujar legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.
Puan mengapresiasi terobosan Pemkab Banyuwangi yang memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk melayani publik, untuk menyelesaikan sejumlah urusan kependudukan melalui program Smart Kampung.
Smart Kampung digagas Pemkab Banyuwangi salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa, termasuk memudahkan akses warga miskin membuat surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.
“Kita melihat teknologi didayagunakan untuk melayani masyarakat. Memudahkan aparat untuk melayani warga,” ucap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu.
Dia berharap secara bertahap teknologi informatika digunakan di semua lini pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Infrastruktur teknologi ini jangan hanya di kota besar saja karena justru wilayah Indonesia didominasi oleh desa-desa yang lokasinya jauh dan terpencil,” ujar Puan.
“Pengawasan program juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif,” pungkasnya. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS