JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara meminta kepada institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1/2015) sore, seusai bertemu dengan Pimpinan KPK dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Presiden juga meminta agar Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja seirama dengan menghindari gesekan satu sama lain. “Saya meminta agar institusi Polri-KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” tegas Presiden Jokowi.

Dua hal itu, kata Presiden Jokowi, telah disampaikan dalam pertemuan antara dirinya yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Kepala Staf Khusus Presiden Luhut B. Pandjaitan dengan dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruangan di Istana Bogor tersebut digelar menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kasus mengarahkan saksi palsu dalam Pilkada Kotawaringin Barat pada tahun 2010 dalam sidang Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden Jokowi juga meminta media massa agar proporsional dalam memberitakan masalah penangkapan Bambang Widjojanto itu. “Kita berharap semuanya juga media, terutama untuk menyampaikan hal-hal yg obyektif,” pungkas Presiden Jokowi. (Humas Setkab/ES)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS